PDIP Akan Gelar Sinau Bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng

Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara partainya dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), adalah untuk merapikan sistem administrasi dan manajemen Partai.

"Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di Bali pada 2019 lalu, mengintruksikan agar semua aset-aset Partai yang masih atas nama perorangan agar dilakukan peralihan ke atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ucap Hasto Kristiyanto, Kamis (7/4/2022).

“Jadi aset partai seperti kantor partai, jika ada yang atas nama pribadi, dialihkan ke atas nama partai dan tidak boleh diperjualbelikan karena menjadi aset Partai,” tambah Hasto.

Menurut Hastou, PDIP ingin seluruh peralihan aset Partai dan pendataan dan pendaftaran di setiap daerah kabupaten/kota dan wilayah provinsi, bisa diseragamkan pelaksanaannya.

"MoU ini bertujuan agar tercapai Standard Operation Procedure (SOP) di setiap kabupaten/kota dan wilayah provinsi," kata Hasto.

Dalam MoU itu, disebutkan bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan pendaftaran tanah aset PDIP. Ruang lingkupnya ada dua. Pertama adalah meliputi pendaftaran tanah pertama kali. Dan yang kedua, pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Hasto menambahkan, dalam dua tahun terakhir ini, PDIP telah beberapa kali melakukan peresmian kantor Partai di seluruh Nusantara. Hal ini sejalan dengan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang terus meminta agar modernisasi partai tak ditunda. Salah satunya terkait manajemen aset partai.

"Ketua Umum Ibu Megawati mengamanatkan agar semua aset Partai atas nama PDI Perjuangan," papar Hasto Kristiyanto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyindir kepala desa yang menyuarakan dukungan tiga periode kepada Presiden Jokowi

Hasto mengatakan, tugas kepala desa mendorong kemajuan desanya. Yang terjadi malah ada sebagian kepala desa yang dimobilisasi dengan isu politik yang berpotensi melanggar konstitusi.

Kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) sebelumnya menyatakan dukungan Presiden Joko Widodo melanjutkan jabatannya menjadi tiga periode. 

"Mendorong kemajuan desa jauh lebih penting sebagai tugas kepala desa, dibandingkan tindakan sebagian kepala desa yang sekedar menyuarakan aspirasi yang dimobilisasi terkait dengan isu-isu politik yang berpotensi melanggar konstitusi," ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (31/3/2022).

Sementara itu, PDI Perjuangan memberikan instruksi kepada kepala daerah dari partai banteng untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset dan inovasi. Supaya meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi rakyat agar berdampak kepada kemajuan perekonomian desa.

"Krisis minyak goreng memberi pelajaran penting, agar desa bangkit dan berdaulat dalam bidang pangan, melalui cara-cara berdikari yang dijalankan dengan cara gotong royong," kata Hasto.

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar acara silaturahmi nasional tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Acara itu dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri di antaranya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam acara Apdesi, muncul pernyataan Jokowi 3 Periode.

Pernyataan itu disampaikan perwakilan desa asal Provinsi Aceh bernama Muslim yang meneriakkan Jokowi 3 Periode. Momen itu diteriakannya saat sesi tanya jawab dengan Luhut.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyayangkan adanya pihak yang seolah sengaja mengonfrontir dirinya dengan ibu-ibu di Indonesia. Dia seolah dianggap tidak simpati kepada kaum ibu terkait pernyataannya soal minyak goreng.

"Saya sedihnya, saya kok diprokontrakan sama ibu-ibu. Soal saya yang dibilang pemimpin partai wong cilik tapi seperti tidak empati kepada masyarakat soal minyak," ujar Megawati dalam penjelasannya dalam akun Youtube PDIP, Senin (28/3/2022).

Megawati menyebut, pernyataannya soal minyak goreng itu lantaran tidak ingin anak-anak Indonesia terus menerus diberi makanan olahan gorengan. Menurut dia, banyak makanan yang lebih sehat dibanding gorengan.

"Lho bukannya begitu, ini sebenarnya yang ingin saya terangkan lebih jauh, makanan ini sekarang harus bermanfaat bagi siapa? Bagi kita dan keturunan kita. Ketika Pak Jokowi ingin menuju Indonesia emas tahun 2045, saya ingin stunting dan anemia harus nol, itu target," kata dia.

Megawati menyebut, pernyataannya tentang minyak goreng hanya sebuah saran untuk mengubah metode memasak. Namun dia menyayangkan pernyataannya itu disalahartikan dan cenderung dipolitisasi.

Megawati mengatakan, dia bicara soal kenaikan harga minyak goreng justru karena terenyuh melihat informasi di pemberitaan soal ibu-ibu yang antre membeli minyak goreng sejak subuh.