Ketua DPR Minta Demo 11 April 2022 Berjalan Damai: Jangan Terprovokasi Pihak Lain

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan tetap dilakukan sesuai jadwal yakni, 14 Februari. Jokowi meminta para menteri untuk menyampaikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

"Saya kira sudah jelas, semua sudah tau bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan," kata Jokowi dalam rapat terbatas Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Hal ini agar tak muncul isu dan spekulasi bahwa pemerintah berupaya menunda Pemilu. Jokowi juga tak mau ada spekulasi beredar di masyarakat terkait adanya upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan masa jabatan presiden juga yang berkaitan dengan 3 periode," ujarnya.

Jokowi menekankan bahwa pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa Pemilu akan digelar 14 Februari. Sementara itu, Pilkada Serentak dilaksanakan pada November 2024.

"Kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya," jelas Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas untuk membahas persiapan Pemilu 2024. PDI Perjuangan menyebut hal itu sebagai bukti Jokowi taat kepada konstitusi.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sudah meyakini sejak awal Presiden Jokowi taat konstitusi. Jokowi tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden dengan memimpin ratas persiapan Pemilu 2024.

"Tadi pak presiden memimpin Ratas untuk membahas persiapan pemilu itu, ini kan merupakan bukti bahwa presiden taat kepada konstitusi, dan itulah sejak awal diyakini oleh PDIP," jelas Hasto di sekolah partai PDIP, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

Hasto juga menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi mengenai kemungkinan memberi sanksi para menteri yang mendukung wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan.

"Sanksi kan merupakan bagian dari kewenangan prerogratif, kalau sanksi terhadap anggota PDIP kan itu kami punya otoritas, tapi kalau itu sudah menyangkut di luar PDIP kami tidak punya kewenangan untuk itu," ucap Hasto.

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung mengenai hebohnya wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Tapi, Jokowi menegaskan bahwa tahapan pemilu sudah jelas dan telah ditentukan dan segera dilaksanakan.

Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI 2022, Luthfi Yufrizal merilis maklumat aksi demonstrasi 11 April 2022. Seperti dikutip dari situs Instagram resmi mereka, aksi tersebut akan dilangsungkan pukul 10 pagi dan berkolasi di Gedung DPR Jakarta.

"Aliansi BEM Seluruh Indonesia kembali akan menggelar aksi masa yang akan dilaksanakan Senin 11 April 2022 Pukul: 10.00 WIB di DPR RI," tulis Luthfi dalam Instagramnya dan sudah dibenarkan, Minggu (10/4/2022).

Luthfi menambahkan, ada empat tuntutan yang akan disuarakan besok dalam aksi. Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

"Ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode," tegas Luthfi.

Terakhir, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

"Kami ada dan terus berlipat ganda. Panjang Umur Perjuangan!," tutup Luthfi.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com