HEADLINE: Arahan Tegas Jokowi Terkait Pemilu Serentak 2024, Redam Gejolak Politik?

Liputan6.com, Jakarta - Sehari jelang demonstrasi mahasiswa 11 April 2022, muncul rekaman video Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman video dari YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menyatakan secara tegas bahwa Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar regulasi atau payung hukum untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 segera diselesaikan. Dia menegaskan bahwa tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni 2022 mendatang.

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Prayitno, ada dua hal yang dapat dicermati dalam ratas Jokowi itu. Pertama ini sebagai penegasan dari Pemerintah bahwa agenda demokrasi akan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi. Pernyataan Jokowi itu juga sebagai bantahan terhadap tudingan masyarakat yang dinilai mengambang.

"Ini untuk menegaskan Jokowi itu tegas bahwa Pemilu 2024 itu on schedule. Tidak seperti tuduhan-tuduhan publik selama ini yang menilai statemen presiden itu mengayun dan mengambang. Jadi untuk mnengakhir spekulasi tuduhan terkait presiden tidak tegas," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (11/4/2022).

Kemudian kedua, Adi menambahkan, sebagai upaya untuk meredam eskalasi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di seluruh Indonesia secara simultan. Hal ini selaras dengan tuntutan para mahasiswa yang menolak lantang terkait penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode.

"Dua hal ini paling mungkin, kan ada buktinya. Ketika dia ngomong gitu. Makanya demonya tidak jadi ke Istana, jadinya ke DPR. Artinya pernyataan Presiden itu ampuh untuk meredam protes-protes mahasiswa yang selama ini melihat presiden tidak tegas," terang dia.

Karena itu, lanjut Adi, isu soal penundaan pemilu maupun perpanjangan jabatan presiden seharusnya otomatis berhenti. Ia berharap para elite tidak lagi memainkan wacana yang tidak produktif tersebut.

"Ketika pernyataan presiden bilang Pemilu 24 Februari 2024, mestinya itu mengakhiri segala-galanya. Dan semoga jadi akhir kekisruhan terkait Pemilu 2024. Karena kontraproduktif, energi kita habis dan tidak ada gunanya juga, nggak penting bagi negara ini di tengah kesulitan yang dihadapi oleh rakyat," jelas dia.

Dia pun meminta Jokowi untuk bertindak tegas kepada anak buahnya yang masih tidak mengikuti arahan tegas Presiden. Sebab bila itu terjadi, masyarakat akan menilai bawahan tersebut memiliki kuasa melebihi Presiden.

"Kalau masih ada yang ngeyel, masih ada genit genit, ya berarti dia merasa lebih dari presiden. Makanya ketegasan presiden itu mesti ada, (bisa) lewat semacam ultimatum akan memberhentikan terhadap menteri yang agresif berkampanye penundaan pemilu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan, penegasan Jokowi terhadap Pemilu 2024 merupakan langkah baru. Hal ini lantaran muncul isu-isu liar dari elite politik usai Pemerintah, DPR, dan KPU menetapkan jadwal pasti Pemilu 2024.

"Kepastiannya udah lama ini, tapi kan karena ada agenda-agenda politik lain, buyar lagi. Makanya saya sampaikan ini kepastian baru," ujar dia kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (11/4/2022).

"Itu memberikan suatu kepastian yang baru bagi penyelenggaraan Pemilu 2024. Karena proses penyelenggaraan itu penting kepastian. Karena KPU sebagai penyelenggara harus mempersiapkan tahapan pemilu ya," dia mengimbuhkan.

Selain itu, lanjut Arya, penegasan Pemilu 2024 itu juga berkat peranan publik, terutama kelompok mahasiswa, masyarakat sipil, dan partai-partai oposisi. Elemen-elemen itu berperan strategis dan penting untuk mendorong Jokowi memberikan kepastian Pemilu 2024.

"Saya kira faktor publik mahasiswa dan masyarakat, parpol oposisi punya aspek strategis juga dalam mempengaruhi kebijakan Istana terkait jadwal Pemilu 2024," ujar dia.

Namun demikian, dia tidak dapat menjamin pergerakan-pergerakan silent di parlemen juga akan terhenti. Karena persoalan amandemen UUD 1945 dipegang oleh partai yang punya perwakilan di Senayan.

"Belum ada jaminan juga. Masih was was. Karena yang punya power, melakukan amandemen UUD, ada di partai," ujar dia.

Namun demikian, itu bisa diatasi jika Jokowi juga tegas menolak hal itu. Karena walau bagaimana pun, Jokowi memiliki andil mengendalikan gerbong koalisi.

"Tapi kan presiden bisa mengendalikan partai koalisi. Lokus perubahan masa jabatan kan di presiden. Kalau presiden (bilang) nggak mau, gimana? ujar Arya.

Meski demikian, Ia menilai para partai politik tak akan lagi bermain dengan isu melawan konstitusi ini. Karena langkah tersebut akan menjadi persoalan serius yang dapat membetot perhatian rakyat Indonesia.

"Partai partai ini berhitung. Protes publik ini terkait manuver perpanjangan 3 periode ini, publik serius, protesnya tinggi. Kalau ada parpol yang masih berusaha melakukan itu, Saya kira akan muncul instabilitas politik dan resikonya besar," ujar dia.

Adapun Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan pernyataan Presiden Jokowi yang disusul arahan dalam Rapat Terbatas Minggu 10 April bukanlah komitmen insidental. Sudah sejak lama Jokowi di berbagai kesempatan menekankan tegak lurus dengan konstitusi dan terus mendengar aspirasi masyarakat.

"Sehingga tidak pernah ada perubahan sedikit pun dari sikap Presiden," kata Jaleswari kepada Liputan6.com, Senin (11/4/2022).

Namun bila ada pemaknaan berbeda dalam menilai arahan Jokowi, Ia menganggapnya sah-sah saja. Yang jelas, kata Jaleswari, komitmen Presiden Jokowi dalam menegakkan Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 22E serta terkait lainnya dalam UUD 1945 yang mengatur pemilu serta masa jabatan Presiden, akan tetap dijalankan Presiden.

"Dan seluruh pembantu Presiden wajib mendukung kewajiban konstitusional tersebut. Sikap Presiden sejak awal sangat jelas," tegas dia.

Karena itu, ketegasan Jokowi soal Pemilu 2024 itu dinilainya berimbas pada aksi kumpul demo mahasiswa pada 11 April 2022. Massa mahasiswa yang semula berencana menggeruduk Istana, pada menit-menit terakhir mengubah haluan ke depan Gedung DPR/MPR.

"Itu implikasi dari apa yang ditegaskan kembali oleh presiden. Sejak awal, presiden tegas soal penundaan pemilu, perpanjangan jabatan presiden dan jabatan presiden 3 periode. Presiden menolak semuanya," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Gelombang protes dari mahasiswa terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka menolak penundaan pemilu maupun 3 periode jabatan presiden.

Menurut Koordinator Media BEM SI 2022, Luthfi Yufrizal, akan ada 1.000 massa aksi yang turun menyuarakan pendapatnya dari mahasiswa di seluruh penjuru tanah air.

"Estimasi ada 1.000 massa aksi dan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia," kata Luthfi saat dikonfirmasi pada Minggu (10/4/2022).

Luthfi menambahkan bahwa ada empat tuntutan yang akan disuarakan dalam demo 11 April 2022. Yaitu mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

Kemudian mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Selanjutnya, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode.

Dan terakhir, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

"Kami ada dan terus berlipat ganda. Panjang Umur Perjuangan!," katanya.

Terkait lokasi, Luthfi membenarkan kalau demo BEM SI ini berpindah tempat dari kawasan Istana Negara menuju Kompleks DPR, Senayan, Jakarta.

"Iya, Aliansi BEM Seluruh Indonesia kembali akan menggelar aksi massa yang akan dilaksanakan Senin 11 April 2022 Pukul 10.00 WIB di DPR RI," kata Luthfi.

Menurut Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, gerakan mahasiswa saat ini membuat Istana menjadi was-was. Sehingga tuntutan mahasiswa terkait Pemilu 2024 langsung direspons cepat oleh Jokowi.

"Karena sekarang gerakannya besar, dahsyat untuk mahasiswa, sebab itu mengkhawatirkan Pak Jokowi dan pemerintah. Karena itu sebelumn demo (mahasiswa) direspons dengan rapat terbatas. Jadi ini soal tekanan mahasiswa yang luar biasa, yang menginginkan Jokowi bersikap tegas terkait Pemilu 2024," jelas Ujang kepada Liputan6.com, Senin (11/4/2022).

Dia menilai gerakan yang disuarakan mahasiswa tersebut sesuai dengan aspriasi rakyat. Karena selama ini, masyarakat tidak berdaya menghadapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Selama ini kenaikan BBM, rakyat diam saja. Kenaikan minyak goreng, rakyat diam saja, Jokowi 3 periode rakyat diam saja. Lalu ini diwakili oleh mahasiswa. Jadi kegelisahan, kesulitan, aspirasi masyarakat diwakili demo mahasiswa hari ini," ujar dia.