Gubernur Sumut: Birokrasi Berbelit Bikin Masyarakat Enggan Ajukan Kekayaan Intelektual

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyebutkan di wilayahnya memiliki banyak potensi Kekayaan Intelektual (KI). Sayangnya, masih sedikit masyarakat di daerahnya yang telah mengajukan permohonan kekayaan intelektual guna mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual yang dimiliki mereka.

"Masih enggan, bahkan ada yang tak percaya bahwa itu sangat penting," ujar Edy dalam sambutannya di acara Roving Seminar Kekayaan Intelektual Pertama di Medan, Rabu (13/4/2022).

Alasan birokrasi yang rumit juga menjadi alasan lain mengapa berbagai komunitas baik musikus, UMKM, kerajinan, seni pertunjukan dan lain sebagainya enggan mengajukan kekayaan intelektual.

"Untuk melakukan itu begitu sulit, berbelit-belit dan segala macam. Padahal, ada produk sepatu begitu bagus yang ga kalah dengan Cibaduyut. Ada laptop, tablet di Medan ini tapi tak bermerek," kata dia.

Karena itu, Edy berharap program yang digulirkan Kementerian Hukum dan HAM dapat mengatasi permasalahan hak kekayaan intelektual di Sumatera Utara.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, terdaftarnya kekayaan intelektual dapat menghasilkan produk-produk hukum dan pelayanan publik yang efektif dan relevan. Selain itu, meningkatnya nilai jual suatu produk.

"Kopi Gayo menjadi produk IG pertama Indonesia yang tercatat dan diterima di Uni Eropa. Sebelumnya harga per kilogramnya hanya Rp50 ribu, setelah didaftarkan menjadi Rp120 ribu. Dari angka nominal ini terlihat adanya efek leverage dari terlindunginya IG," ungkap Yasonna dalam sambutannya.