Mendagri Minta KPU Belajar dari Pemilu 2019, Kampanye 7 Bulan Ada Politik SARA

Liputan6.com, Jakarta Kemendagri bersama KPU-Bawaslu terpilih dan Komisi II DPR melaksanakan rapat perdana membahas tahapan Pemilu 2024. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah saran pada KPU terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

"Pertama, untuk pelaksanaan pemilu sendiri kita harapkan lancar. Mulai dari persiapan, pendaftaran, kemudian penghitungan itu tepat sesuai dengan waktunya masing-masing," kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/4/2022).

Pemerintah juga meminta agar pemilu 2024 berjalan aman, baik bagi pemilih maupun penyelenggara. Ia berharap tak ada perpecahan atau politik SARA saat masa kampanye.

"Aman ini dalam arti aman buat rakyat. Kemudian rakyat kita belajar di 2019 di mana masa kampanye hampir 7 bulan kita lihat ada politik identitas, politik SARA yang keluar. Itu rawan," kata dia.

Tito juga mengingatkan agar korban jiwa dari petugas KPU saat pemilu 2019 tidak terulang.

"Aman juga bagi penyelenggara. Kenapa, karena kita berkaca pada 2019. Semua paham, saya kira cukup banyak yang wafat karena sakit, kelelahan, dan lain-lain. Kita perlu membuat perencanaan yang benar-benar matang agar hal itu tidak terulang lagi," ujarnya.

"Kemudian juga aman bagi peserta. Kita tidak ingin ada peserta kemudian nanti ada yang terganggu, terancam, apalagi terkena kekerasan dan lain-lain. Dan ini pesertanya nggak sedikit, tidak cuma capres dan cawapres yang perlu diamankan, yang perlu diamankan adalah caleg dari pusat hingga daerah yang jumlahnya ribuan," sambungnya.

Kelancaran Pemilu, lanjut Tito, memang utama, namun keamana dan keselamatan juga harus menjadi fokus KPU-Bawaslu.

"Tolong kita tidak hanya mempertimbangkan lancar-lancar saja, tapi faktor keamanan juga kita pertimbangkan. Ini jangan sampai rakyat kita ada konflik kemudian mereka saling menghancurkan karena perbedaan," pungkasnya.