Menakar Perlunya Para Menteri Pendukung Penundaan Pemilu Dievaluasi

Tapi, pada 6 April 2022, wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden juga akhirnya menguap setelah pernyataan penolakan tegas dari Jokowi. Sang kepala negara tidak ingin lagi ada pembahasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

Publik kemudian meminta pembuktian dari big data tersebut dan berharap dibuka secara transparan. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga mendesak Luhut membuka klaim big data itu. Sayangnya, pria yang punya sederet jabatan di pemerintahan itu menolak membuka klaimnya sendiri.

"Saya punya hak juga untuk tidak men-share sama kalian, tidak ada masalah kenapa harus ribut, kamu harus belajar berdemokrasi ke depan, bahwa kamu dengan istrimu, pacarmu saja bisa beda pendapat, tidak perlu emosional," kata Luhut kepada mahasiswa saat hadir sebagai pembicara dalam acara di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Selasa 12 April 2022.

Begitu pula Cak Imin, hingga saat ini tidak ada buka-bukaan darinya soal big data yang dibicarakannya. Setelah wacana itu gagal diwujudkan, Cak Imin belum terlihat lagi mengklarifikasi di media. Petugas partainya pun hanya meluruskan bahwa partainya siap mengoreksi bila ada hal yang salah dari mulut sang ketum

"Kami tidak akan tidak bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab sepanjang ini menjadi wacana yang bisa memberikan kemaslahatan kepada rakyat," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Selasa 12 April 2022.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan tetap dilakukan sesuai jadwal yakni, 14 Februari. Jokowi meminta para menteri untuk menyampaikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

"Saya kira sudah jelas, semua sudah tau bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan," kata Jokowi dalam rapat terbatas Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Hal ini agar tak muncul isu dan spekulasi bahwa pemerintah berupaya menunda Pemilu. Jokowi juga tak mau ada spekulasi beredar di masyarakat terkait adanya upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan masa jabatan presiden juga yang berkaitan dengan 3 periode," ujarnya.

Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memberikan sanksi kepada para menteri yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Adapun menteri-menteri yang sempat mewacanakan ini adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menuturkan, publik menuntut Jokowi bersikap tegas kepada para pembantunya untuk segera memberi sanksi.

"Publik kini menantikan sikap tegas Presiden Jokowi untuk menertibkan dan memberi sanksi tegas terhadap pembantu-pembantunya yang ikut aktif atau menjadi penggerak beredar dan berkembangnya wacana penundaan pemilu, penambahan masa jabatan presiden, dan presiden tiga periode," kata dia, Kamis (14/4/2022).

Terlebih, kata Kamhar, para menteri yang mewacanakan tersebut terang-terangan mendukung dan mencoba mengaplikasikan penundaan pemilu di publik. "Jejak digital para pembantunya terkait dengan gerakan dan wacana ini sangat banyak," jelas dia.

Menurut Kambar secara etika dan moral para menteri tersebut sudah tak bisa dibenarkan. "Secara etik dan secara moral telah cacat, oleh sebab itu tak ada alasan untuk tetap dipertahankan menempati jabatan publik," kata dia.

Kamhar pun berharap, Presiden Jokowi tak akan membiarkan begitu saja menteri yang membuat gaduh. "Presiden Jokowi tak bisa membiarkan begitu saja kandasnya upaya terorisme konstitusi ini tanpa ada konsekuensi," kata Kamhar.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi diminta mengevaluasi menteri yang membuat suhu politik kian panas, terutama yang melempar wacana penundaan pemilu sampai memperpanjang masa jabatan Presiden.

Adapun menteri-menteri yang sempat mewacanakan ini adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Pernyataan soal penundaan Pemilu 2024 yang bertentangan dengan konstitusi ini akan membuat suhu politik semakin memanas," kata Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP), Mochtar Mohamad dalam keterangannya, Kamis (14/4/2022).

Karena itu, Presiden Jokowi bisa mempertimbangkan untuk diganti. "Kalau tidak, bisa jadi pak Jokowi mengalami turbulensi politik di tahun ini," jelas Mochtar.

Menurut dia, dalam beberapa waktu terakhir suhu politik di Indonesia memanas dengan adanya isu big data dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Akibatnya, sejumlah elemen mahasiswa melakukan aksi demo 11 April 2022.

"Hal ini dipicu tentang wacana Penundaan pemilu 2024 yang dilontarkan elit politik. Terlebih pernyataan salah satu Menko soal big data yang membuat situasi semakin meruncing," kata Mochtar.

Dia memprediksi jelang tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai pada Juni 2022 situasi akan semakin memanas dengan berbagai isu yang sengaja hendak membuat kegaduhan politik dan ekonomi dengan maksud tujuan tertentu.

"Pertengahan tahun analisa kami situasi politik makin panas dan kami LGP akan mengantisipasi itu," kata Mochtar.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka