Kader Golkar: Airlangga dan Luhut Dituduh sebagai Dalang Wacana Penundaan Pemilu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Peningkatan Produksi Susu Dalam Negeri Melalui Pengembangan Sapi Jersey Guna Mendukung Capaian Indikator Cetak Biru Persusuan Indonesia 2013-2025. (Dok ekon.go.id) — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Dok ekon.go.id)

Liputan6.com, Jakarta - Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sempat bergulir bulan lalu. Wacana itu digulirkan sejumlah elit partai politik dan pejabat level menteri.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, salah satu yang mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024. Seolah terorganisir, Ketum PAN Zulkifli Hasan juga menyetujui wacana penundaan pemilu dan jabatan preisden diperpanjang.

Pernyataan dukungan terkait wacana tersebut juga sempat dilontarkan Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga turut menyebut bahwa penundaan pemilu jangan diharamkan.

Yang paling fenomenal tentu saja klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengaku memiliki big data, yang menjaring aspirasi dari 110 juta warganet yang meminta penundaan Pemilu 2024.

Namun, Politikus Golkar, Riko Lodewijk Lesiangi, membela Airlangga dan Luhut. Menurut dia, Airlangga dan Luhut sosok yang dipercaya Presiden Joko Widodo untuk mengemban jabatan khusus.

"Ketua umum Partai Golkar dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Luhut Binsar Menko Marves dituduh sebagai dalang pengkhianat wacana penundaan pemilu," kata Riko dalam keterangannya, Jumat (15/4/2022).

Dalam Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak, Presiden Jokowi memastikan Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024. Masyarakat diminta tidak terprovokasi dengan kepentingan politik dan isu-isu yang tidak bermanfaat.

2 dari 2 halaman

Klaim Big Data Tanpa Bukti

Bertemu Sekjen Kementerian KP, Menko Luhut: Program yang Baik Jangan Berhenti — Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut sendiri mengklaim big data tersebut tanpa bukti. Sementara Airlangga sendiri belakangan manut dengan pernyataan Presiden Jokowi yang melarang para menteri menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Riko sendiri tetap membela petinggi partainya tersebut. Dia berpendapat, Luhut dan Airlangga seharusnya diberikan apresiasi, karena selama ini sudah menjalankan tugas sebagai pembantu presiden.

Di sisi lain, sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi mengenai kemungkinan memberi sanksi para menteri yang mendukung wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Sanksi kan merupakan bagian dari kewenangan prerogratif, kalau sanksi terhadap anggota PDIP kan itu kami punya otoritas, tapi kalau itu sudah menyangkut di luar PDIP kami tidak punya kewenangan untuk itu," ucap Hasto.

Airlangga Hartarto
Pejabat
Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian
Lihat Selengkapnya
Airlangga Hartarto
Luhut Binsar Pandjaitan
Tokoh
Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo
Lihat Selengkapnya
Luhut Binsar Pandjaitan
Penundaan Pemilu
Luhut
Golkar
Penundaan Pemilu 2024