Kapolda Lampung: Tak Usah Takut, Warga yang Lumpuhkan Begal Akan Diberi Penghargaan

Liputan6.com, Jakarta - Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugianto mengatakan, bakal memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang melawan para pelaku begal di wilayah hukumnnya. Terlebih, jika korban dalam posisi untuk membela dirinya.

"Jika ada warga Lampung yang melawan pelaku pembegalan maka akan langsung diberi penghargaan," kata Hendro dalam keterangannya, Sabtu (16/4/2022).

Jenderal bintang dua ini menegaskan, masyarakat tak perlu takut untuk melawan begal. Apalagi, jika pelaku begal itu sampai meninggal dunia.

"Di wilayah Lampung, masyarakat jangan takut melawan begal. Kalau ada begal yang terbunuh oleh korban begal karena membela diri dan mempertahankan barangnya, kasusnya tidak diproses," tegasnya.

"Dan korban yang dapat melumpuhkan pelaku begal akan diberi penghargaan," sambungnya.

Diketahui, seorang pria berinisial S (34) telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus pembunuhan dua pembegal, usai menjadi korban begal. Kejadian itu terjadi pada 10 April 2022, sekitar pukul 01.30 Wita, di Jalan Raya Dusun Babila, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Beberapa hari belakangan kasus korban begal jadi tersangka di Lombok disorot. Lantaran aksi pembelaan diri S (34) korban yang menewaskan dua pelaku begal. Penetapan tersangka pada korban begal timbulkan protes publik.

2 dari 4 halaman

Kasus SP3

Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait perkara yang menimpa S (34). Diketahui, S yang merupakan korban begal ini sempat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pembunuhan terhadap dua orang pembegal.

Kapolda NTB Irjen Djoko Poerwanto mengatakan, penyetopan proses hukum S tersebut setelah dilakukannya proses gelar perkara yang dihadiri oleh jajaran Polda dan pakar hukum.

"Hasil gelar perkara disimpulkan, peristiwa tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa. Sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum, baik secara formil dan materiil," kata Djoko kepada wartawan, Sabtu (16/4).

Ia menjelaskan, keputusan dari gelar perkara tersebut berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

"Peristiwa yang dilakukan oleh Amaq Sinta merupakan untuk membela diri sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) KUHP soal pembelaan terpaksa," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menambahkan, penghentian perkara tersebut dilakukan demi mengedepankan asas keadilan, kepastian dan terutama kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

"Dalam kasus ini, Polri mengedepankan asas proporsional, legalitas, akuntabilitas dan nesesitas," tutup Dedi.

3 dari 4 halaman

Minta Kasus Dihentikan

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto meminta kasus yang menimpa S (34) korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pembunuhan terhadap dua pembegal untuk segera dihentikan.

Diketahui, kejadian itu di Jalan Raya Dusun Babila, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Kejadian itu terjadi pada 10 April 2022, sekitar pukul 01.30 Wita.

"Hentikanlah menurut saya. Nanti masyarakat menjadi apatis, takut melawan kejahatan. Kejahatan harus lawan bersama," kata Agus saat dihubungi, Sabtu (16/4).

Jenderal bintang tiga ini berharap tindakan yang dilakukan Polri dalam mengusut kasus ini jangan sampai terkesan merusak keadilan di tengah-tengah masyarakat.

"Itu jadi pedoman kami," ujarnya.

4 dari 4 halaman

Gelar Perkara Undang Tokoh Masyarakat

Tak hanya itu, Agus juga memberikan saran kepada Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melakukan gelar perkara dengan mengundang tokoh masyarakat dan agama setempat.

"Saran saya kepada Kapolda NTB untuk mengundang gelar perkara yang terjadi dengan pihak Kejaksaan, tokoh masyarakat dan agama disana untuk minta saran, masukan layak tidakkah perkara ini dilakukan proses hukum," ucapnya.

"Legitimasi masyarakat akan menjadi dasar langkah Polda NTB selanjutnya," tambahnya.

Selain itu, eks Kapolda Sumut ini mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh oleh korban saat itu merupakan suatu keberhasilan dari Binmas Polri dalam menjalankan tugasnya.

"Binmas Polri salah satu keberhasilan tugasnya adalah masyarakat memiliki kemampuan daya cegah, daya tangkal dan daya lawan terhadap pelaku kejahatan," ungkapnya.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com