Cak Imin: Usul Pemilu 2024 Ditunda untuk Menolong Ma'ruf Amin dan Rakyat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Menko Bidang Marves) Luhut Binsar Pandjaitan diadang sekelompok mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UI), usai menjadi pembicara dalam sebuah acara di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (12/4/2022).

Luhut menyambut baik kehadiran sejumlah mahasiswa UI yang tengah menggelar aksi demonstrasi di kampusnya. Bahkan, ia mempersilakan salah satu orator untuk menyampaikan aspirasinya.

"Gini-gini, mau kalian apa biar saya jawab," kata Luhut usai menjadi pembicara Minister Talk bertajuk “Bangkit Bersama, Bangkit Lebih Kuat: Indonesia Menyongsong Pascapandemi Covid-19”.

Salah satu orator BEM UI meminta Luhut mengklarifikasi ucapannya terkait wacana penundaan Pemmilihan Umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kita ingin menyuarakan pak, terakait wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden harap ditegaskan oleh pemerintah menolak wacana tersebut," kata orator.

"Kita tahu baca di media bahwa bapak Luhut Pandjaitan menyuruh para ketua partai menyampaikan wacana penundaan pemilu. Kita minta bapak klrafikasi dan kita minta bapak hari ini mengungkap big data, apakah berani pak?," sambung mahasiswa tersebut.

Luhut menegaskan, tidak pernah membuat pernyataan presiden 3 periode maupun penundaan Pemilu. Dia hanya meneruskan permintaan kebanyakan masyarakat Indonesia.

"Dengerin jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode, yang saya katakan itu di bawah banyak meminta Pemilu ditunda. apakah saya salah bilang gitu? kamu ngomong gitu salah? enggak kan?," ujar dia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan tetap dilakukan sesuai jadwal yakni, 14 Februari. Jokowi meminta para menteri untuk menyampaikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

"Saya kira sudah jelas, semua sudah tau bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan," kata Jokowi dalam rapat terbatas Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Hal ini agar tak muncul isu dan spekulasi bahwa pemerintah berupaya menunda Pemilu. Jokowi juga tak mau ada spekulasi beredar di masyarakat terkait adanya upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi perpanjangan masa jabatan presiden juga yang berkaitan dengan 3 periode," ujarnya.

Jokowi menekankan bahwa pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa Pemilu akan digelar 14 Februari. Sementara itu, Pilkada Serentak dilaksanakan pada November 2024.

"Kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya," jelas Jokowi.

Selain itu, dia juga meminta para menteri untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa tahapan Pemilu 2022 akan dimulai Juni 2022. Hal ini sesuai dengan ketentuangan perundang-undangan.

"Dijelaskan sekalian, tahapan Pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, pertengahan Juni 2022 sudah dimulai karena memang ketentuan UU-nya nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," tutur Jokowi.

Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memberikan sanksi kepada para menteri yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Adapun menteri-menteri yang sempat mewacanakan ini adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menuturkan, publik menuntut Jokowi bersikap tegas kepada para pembantunya untuk segera memberi sanksi.

"Publik kini menantikan sikap tegas Presiden Jokowi untuk menertibkan dan memberi sanksi tegas terhadap pembantu-pembantunya yang ikut aktif atau menjadi penggerak beredar dan berkembangnya wacana penundaan pemilu, penambahan masa jabatan presiden, dan presiden tiga periode," kata dia, Kamis (14/4/2022).

Terlebih, kata Kamhar, para menteri yang mewacanakan tersebut terang-terangan mendukung dan mencoba mengaplikasikan penundaan pemilu di publik.

"Jejak digital para pembantunya terkait dengan gerakan dan wacana ini sangat banyak," jelas dia.

Menurut Kambar secara etika dan moral para menteri tersebut sudah tak bisa dibenarkan.

"Secara etik dan secara moral telah cacat, oleh sebab itu tak ada alasan untuk tetap dipertahankan menempati jabatan publik," kata dia.

Kamhar pun berharap, Presiden Jokowi tak akan membiarkan begitu saja menteri yang membuat gaduh. "Presiden Jokowi tak bisa membiarkan begitu saja kandasnya upaya terorisme konstitusi ini tanpa ada konsekuensi," kata Kamhar.