Politik Identitas Diperkirakan Masih Dipakai Ketika Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Politik identitas diperkirakan masih bakal dipakai oleh partai-partai politik ketika bersaing dalam Pemilu 2024. Tapi, Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam, mengatakan, politik identitas dapat digunakan jika ada momentumnya.

"Kalau ada momentum, masih tetap memungkinkan untuk dibukanya, digunakannya politik identitas, maka saya yakin mereka tetap akan menggunakan, karena ini adalah murah meriah, dan efektif memobilisasi massa," jelas Umam pada acara diskusi Paramadina Democracy Forum (PDF) Seri Ke-3.

Umam mengatakan, peluang memanfaatkan politik identitas untuk memperoleh suara terbuka luas, mengingat ada sentimen yang tumbuh di kelompok kanan terhadap pemerintah.

"Yang terpenting, dari segmen Islam (misalnya), di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi (Joko Widodo, red.) relatif minim ruang dialog terutama untuk kelompok-kelompok Muslim (konservatif, red.)," ucapnya.

"Kekecewaan, kemarahan dari kelompok ini terutama kelompok kanan jika tidak di-mantain (kelola, red.) maka ini akan terkonsolidasi dengan baik untuk memberikan dukungan kepada siapa yang mereka dukung," jelas Umam, yang juga sebagai Direktur Utama Paramadina Public Policy Institute.

Meski begitu, terkait Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, Umam memprediksi politik identitas tidak lagi menguat apabila dibandingkan dengan Pilpres 2019. Politik identitas sempat menguat saat Pilpres 2019 karena pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) saat itu memanfaatkan sentimen yang tumbuh dari kelompok kanan/konservatif dan kelompok nasionalis.

Namun, Umam ragu langkah yang sama kembali berulang karena Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang mulanya jadi pesaing kuat Presiden Joko Widodo, akhirnya memilih berkoalisi bersama pemerintah. Keputusan itu, menurut Umam, diprediksi dapat mengurangi dukungan dari kelompok kanan/konservatif terhadap Prabowo.

"Saya tidak yakin Prabowo akan menggunakan kartu AS politik identitas lagi, karena (dia) sudah dianggap inkonsisten dengan klaim dan langkah-langkah politiknya," ucap Umam.