3 Gugatan Presidential Threshold Kembali Ditolak MK

Liputan6.com, Jakarta Tiga gugatan yang dilayangkan berkaitan aturan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga gugatan itu terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Tiga gugatan tersebut terdaftar dalam nomor perkara 13/PUU-XX/2022 yang diajukan tujuh warga Kota Bandung, nomor 20/PUU-XX/2022 dilayangkan empat pemohon, dan gugatan nomor 21/PUU-XX/2022 dengan pemohon lima anggota DPD.

Ketiganya menuntut presidential threshold diubah dari 20 persen menjadi 0 persen.

"Amar Putusan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," demikian bunyi putusan dikutip laman resmi MK, Rabu (20/4/2022).

Pemohon itu turut menyoalkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Mereka merasa haknya dibatasi dalam mendapatkan calon presiden dan wakil presiden secara bebas.

Namun, Mahkamah berpendapat tentunya berdasarkan pertimbangan hukum yang ada, aturan main itu sudah dijalani pada Pemilu 2019.

"Karena, pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019 di mana para pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 yang akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dalam pemilu tahun 2024 mendatang," ujar mahkamah dalam putusannya.

Analogi tersebut menjadikan anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, argumentasi para Pemohon, persoalan ambang batas tidak hanya terkait dengan eksistensi partai politik karena para Pemohon sebagai warga negara yang akan menerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dinilai hakim tidak relevan dengan anggapan kerugian konstitusional para pemohon

"Karena norma Pasal 222 UU 7/2017 tersebut sama sekali tidak membatasi atau menghalangi hak para Pemohon untuk memilih atau memberikan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden," tutur mahkamah.