Ma'ruf Amin ke Yogyakarta, Tinjau Kesiapan Borobudur Jelang Libur Lebaran

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menuturkan sebagian besar penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) masyarakat tidak dilakukan melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Akibatnya, realisasi ZIS yang terkumpul masih jauh dari potensi penerimaannya yang diproyeksikan dapat mencapai Rp 327 triliun per tahun.

Pada 2021 jumlah ZIS yang tersalurkan secara umum mencapai lebih dari Rp 70 triliun, namun pengumpulan ZIS melalui Baznas hanya mencapai Rp 11,5 triliun.

Oleh sebab itu, Wapres meminta Baznas terus berupaya menyalurkan ZIS secara tepat sasaran.

“Penyaluran ZIS harus tepat sasaran dan berlandaskan data akurat, sehingga ZIS benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” kata Wapres di Gedung Baznas, Rabu (20/4/2022).

Terkait hal tersebut, Wapres pun meminta sinergi Baznas dengan Kementerian Sosial untuk pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dioptimalkan.

“Saya minta agar fungsi koordinasi Baznas dengan kementerian, lembaga, pemda, Lembaga Amil Zakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat,” pintanya.

Ma'ruf Amin menuturkan, perlu upaya ekstra untuk meningkatkan penghimpunan ZIS melalui Baznas, dengan harapan target sebesar Rp26 triliun pada 2022 dapat tercapai.

“Untuk mencapai target tersebut di atas, saya berharap agar Kampanye Optimalisasi Pengumpulan ZIS dan DSKL melalui Baznas, harus dilakukan secara lebih profesional,” tegasnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/4/2022). Pada kesempatan itu, dia menyatakan penyelesaian konflik di Papua tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri.

"Pemerintah ingin bertemu berdialog di Papua dengan gereja-gereja ini, tapi mereka pihak gereja lebih dahulu datang ke sini dan menyampaikan berbagai usulan konstruktif. Saya kira karena memang pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengajak para pengurus PGGP ikut membantu rekonsiliasi dan menghilangkan konflik di tanah Papua.

"Jadi menghilangkan konflik dan ini kita bersepakat bagaimana mencari solusi kita tidak boleh lagi mewariskan konflik yang berkelanjutan. Konflik harus kita atasi, yang kita wariskan adalah pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan," kata dia.

"Oleh karena itu pemerintah bersama gereja ini akan mengusahakan bagaimana konflik yang masih tersisa ini sebagai warisan masa lalu, ini akan kita carikan, kita akhiri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini poin penting saya kira. Kemudian pendidikan, pendidikan dengan berbagai masalah yang dihadapi, lalu masalah ekonomi untuk terutama afirmasi terhadap orang asli papua," tambah Wapres.

Peran gereja Papua, lanjut Ma'ruf, sangat penting tidak hanya untuk penyelesaian konflik melainkan juga untuk pembangunan di Papua.

"Peran gereja di Papua sangat penting dalam menghadapi bagaimana pembangunan yang berkelanjutan di Papua, membangun kedamaian dan kesejahteraaan. Gereja mengusulkan berbagai perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, di bidang ekonomi juga," pungkas Ma'ruf Amin.