Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrat mengapresiasi sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak manuver politik penundaan pemilu dan masa jabatan presiden. Megawati menegaskan tidak ada penundaan pemilu setelah sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi tegas menolaknya.
"Ini relevan atau bersesuaian dengan predikat yang diberikan versi Setneg sebagai Ibu Penegak Konstitusi," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam keterangannya, Jumat (22/4/2022).
Kamhar menghormati sikap Megawati yang tidak tergoda pragmatisme politik yang mendukung penundaan pemilu. Ia memuji sikap kenegarawanan Presiden RI Kelima itu.
Advertisement
"Kami menghormati sikap kenegarawanan Bu Mega yang tidak tergoda dengan pragmatisme politik transaksional untuk mendukung skenario pelanggengan kekuasaan," katanya.
Baca Juga
Menurut Kamhar, isu penundaan pemilu belum sepenuhnya ditutup. Masih ada pihak yang mencari cara agar disuarakan kembali.
Maka itu ditunggu ketegasan Presiden Joko Widodo untuk menindak menterinya yang menjadi motor mewacanakan penundaan pemilu. Tidak cukup Jokowi hanya memberikan pernyataan tanpa tindakan tegas.
"Publik saat ini menunggu keseriusan dan ketegasan Pak Jokowi untuk menindak tegas para pembantunya yang telah menjadi motor penggerak dan ikut mewacanakan ini," ujar dia.
"Agar tak mendapat julukan sebagai bapak makar konstitusi atau 'the king of lip service' sebagaimana dulu pernah disematkan oleh BEM UI," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan Presiden Joko Widodo sudah tegas tidak ada penundaan Pemilu 2024. Ia heran jika masih ada pihak yang mendorong-dorong dilakukan penundaan pemilu.
Kata Megawati, Jokowi mengambil keputusan tidak ada penundaan pemilu sudah berdasarkan hasil kajian.
"Ini saya masuk politik. 2024, sudah jelas, presiden sudah jelas bahwa tidak ada penundaan, itu bukan riset? itu masuk riset? di mana? Di organisasi riset inovasi yang namanya Otda. Kalau ndak percaya minta nanti," katanya dalam agenda BRIN dilihat melalui tayangan YouTube BRIN Indonesia, Rabu (20/4).
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
PKB Ngotot Pemilu Ditunda
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap berlangsung sesuai jadwal. Jokowi juga melarang para menterinya membahas soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Namun, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih ngotot untuk terus menyuarakan penundaan Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid pun mengonfirmasi sikap partainya tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, memang salah satu elite politik yang sejak awal getol mewacanakan penundaan Pemilu 2024. Padahal, berbagai survei menyebut mayoritas masyarakat tidak setuju penundaan pemilu. Mahasiswa juga telah menyuarakan penolakannya dalam demo 11 April 2022.
Bukan hanya itu, pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang meminta diskursus penundaan pemilu tidak dilanjutkan, juga menguatkan sikap partai pengusung Jokowi tersebut.
Megawati heran jika masih ada pihak yang mendorong-dorong dilakukan penundaan pemilu. Sebab, kata dia, Jokowi mengambil keputusan tidak ada penundaan pemilu sudah berdasarkan hasil kajian.
Advertisement
Kata PKB
"Kami hormati sikap dan pandangan Ketum PDIP yang tentunya kita perhatikan bersama. ini bagian dari dinamika demokrasi hari ini," kata Jazilul kepada wartawan, Kamis (21/4/2022).
Jazilul menyampaikan bahwa PKB dan dirinya akan tetap melanjutkan wacana penundaan pemilu. Ia berdalih penundaan pemilu masih sebagai solusi untuk pulih dari dampak pandemi Covid-19.
"Namun izinkan dengan segala hormat PKB, khususnya saya pribadi untuk terus melanjutkan wacana Penundaan Pemilu," ujarnya.
"Sebab penundaan dapat menjadi solusi bagi keadaan yang kurang baik akibat Covid-19 selama 2 tahun ini," sambung wakil ketua MPR RI ini.
Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, menduga ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan menggulirkan isu penundaan pemilu. Anggota Komisi I DPR itu pun meminta Presiden Joko Widodo menertibkan para oknum tersebut.
"Pasti ada oknum yang ingin, seperti ya yang menerima manfaat besar dari situasi ditunda. Itu yang harus ditertibkan oleh Presiden sendiri," ujar Fadli Zon, Jumat (22/4).
Mayoritas Parpol Menolak
Fadli pun sepakat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa sudah jelas polemik penundaan pemilu tidak perlu diperpanjang. Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan penyelengaraan Pemilu 2024. Mayoritas partai politik di DPR pun menolak penundaan.
"Harusnya tidak perlu ada polemik lagi karena mayoritas parpol di DPR sudah menyatakan menolak penundaan. Presiden terakhir sudah menyatakan dan kita lihat masyarakat dan mahasiswa menolak penundaan," kata Fadli.
Sebab penundaan pemilu merupakan wacana yang berbahaya. Fadli mengingatkan kerawanan membuka kotak pandora perpanjangan masa jabatan presiden.
"Karena ide ini sangat berbahaya. Ini bisa buka kotak pandora. Menunda pemilu buka kotak pandora dan menurut saya sangat rawan," kata Fadli Zon.
Ahda Bayhaqi/Merdeka.com
Advertisement