Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, mewanti-wanti kepada para kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan ketika menjabat.
Dia juga mengingatkan agar tidak ada sistem yang ramah dalam praktik-praktik korupsi di pemerintahan. Firli ingin ada perbaikan sistem untuk mencegah korupsi.
Baca Juga
"Dalam upaya pencegahan korupsi kita harus lakukan pendidikan budaya antikorupsi, kemudian juga dengan perbaikan sistem. Jangan sampai ada sistem yang ramah dalam praktik-praktik korupsi," ujar Firli di Bandar Lampung, Sabtu (23/4/2022), seperti dilansir Antara.
Advertisement
Firli berpendapat, sekarang perkembangan korupsi bermacam-macam bentuk dan rupanya. Tapi, dia menyimpulkan bahwa korupsi terjadi karena ada pengaruh keserakahan dan kekuasaan.
"Maka dari itu, kami minta seluruh penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan itu," tambahnya.
Dia menekankan, KPK mempunyai prinsip, melakukan tugas pokok secara transparan, akuntabel, dan proporsionalitas serta menghormati hak asasi manusia (HAM).
"Namun siapa pun yang melakukan korupsi asal ada bukti yang cukup akan kami lakukan penyidikan dan bawa ke peradilan, siapa pun dia," tutur Ketua KPK.
Peran Media
Selain itu, Ketua KPK juga menilai, media massa memiliki peran penting dalam membangun peradaban bangsa dan juga mewujudkan penyelenggara negara yang antikorupsi.
"KPK sangat terbuka dengan rekan-rekan media dalam rangka membangun dan membesarkan kegiatan-kegiatan kami khususnya dalam pemberantasan korupsi," ucapnya.
Dia mengatakan, rekan-rekan media memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai distribusi informasi, namun juga bisa menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara.
"Saya kira media saat ini memiliki peran sentral guna mensosialisasikan budaya antikorupsi," kata Firli.
Sumber: Antara
Advertisement