Masih Ada Warga Bingung, Pemerintah Kawal Penyaluran BLT Minyak Goreng

Antrian KPM penerima bantuan BLT minyak goreng di depan desa Sarimukti, Kecamatan Pasirwangi Garut, Jawa Barat. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Jakarta Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut masih ada masyarakat yang bingung dengan berbagai bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah. Hasil monitoring KSP mengungkap, masyarakat masih kebingungan dan tidak bisa membedakan bantuan sosial jenis apa yang sudah mereka terima, terutama pada bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng.

"Dari hasil monitoring KSP di lapangan, ada masyarakat yang sedikit bingung dengan sosialisasi penyaluran BLT Minyak Goreng karena di beberapa daerah pelaksanaannya bersamaan dengan penyaluran bansos rutin lainnya," kata Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo dikutip dari siaran persnya, Senin (25/4/2022).

"Tapi lebih baik bingung sedikit dapat jenis bantuan apa, dari pada bingung bagaimana bisa membeli kebutuhan pokok," sambung dia.

Untuk itu, KSP bersama Tim dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Badan Perencenaan Pembangunan Nasional, hingga Kementerian Dalam Negeri akan terus melakukan monitoring lapangan terpadu hingga bulan Mei 2022.

Hal ini untuk memastikan program bantuan sosial pemerintah tidak hanya terkirim tapi benar-benar diterima oleh masyarakat.

"Semoga masyarakat yang menerima bantuan terutama BLT minyak goreng bisa diringankan bebannya dan betul-betul dimanfaatkan dengan baik," jelas Abraham.

Sebagai informasi, pemerintah memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat, melalui skema bantuan sosial. Mulai dari program sembako, keluarga harapan, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.

Upaya ini dilakukan untuk menekan lonjakan inflasi akibat kenaikan harga barang-barang imbas krisis ekonomi dunia.

Aplikasi sistem pencairan Kemensos bermasalah membuat ratusan warga yang hendak mendapat BLT Minyak goreng antre panjang dan berdesakan di Mojokerto.

2 dari 5 halaman

Rincian Bantuan

Selain menyalurkan bantuan rutin, pemerintah tahun ini juga memberikan bantalan sosial berupa BLT minyak goreng senilai Rp 100.000, Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 1 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta. Kemudian, Bantuan Presiden untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Banpres UMKM), senilai Rp 600.000 per penerima.

Untuk BLT minyak goreng sendiri, berdasarkan pemantauan KemenkoPMK terhadap PT Pos, Himbara, dan BSI, per 22 April 2022, BLT sudah tersalur kepada 17,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Presiden Joko Widodo meminta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng selesai disalurkan menjelang Lebaran 2022. Ia mengatak itu ketika berkunjung ke Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022).

"Dalam dua hari kedepan seluruh bantuan diharapkan selesai disalurkan," kata presiden.

3 dari 5 halaman

Cek Kelayakan Lewat Satelit

Penyaluran BLT Minyak Goreng dan BPNT Sembako di Kota Batu Terus Dikebut — Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan pengawasan berlapis agar penyaluran BLT Minyak Goreng tepat sasaran. Salah satu pengawasan dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi digital. Kemensos pun mengundang masyarakat untuk juga berpartisipasi mengawasi penyaluran BLT Minyak Goreng. “Masyarakat bisa berpartisipasi melakukan pengawasan dengan mengakses situs cekbansos. Di dalamnya ada data penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) yang tentu saja termasuk penerima BLT Minyak Goreng,” ujar Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, dalam keterangan tertulis, Senin (11/04/2022). Cekbansos dapat diakses masyarakat dengan memasukkan nama sesuai KTP. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengecek apakah terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain itu laman ini juga dilengkapi dengan menu “usul” dan “sanggah”. “Jadi yang bersangkutan bisa mengusulkan kalau kedapatan exclusion error (layak tapi tidak menerima bantuan) dan menyanggah kalau menemukan indikasi inclusion error (tidak layak tapi menerima bantuan),” ujarnya. Lebih lanjut Harry menyampaikan, Kemensos juga menimbang kelayakan penerima bantuan dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Teknologi ini memungkinkan diperoleh gambar tampak depan dari rumah penerima bantuan. “Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh Pejuang Muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah,” ujarnya.

4 dari 5 halaman

Dikawal

Harry juga mempersilakan kepada masyarakat untuk menggunakan kanal pengaduan berbasis digital yang sudah disiapkan pemerintah seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N Lapor! yang dapat melalui tautan www.lapor.go.id.

“Kanal pengaduan pelayanan publik secara nasional tersebut bisa menjamin hak masyarakat agar pengaduannya itu bisa ditindak lanjuti oleh instansi terkait,” ujarnya.

Harry menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Kami juga didukung oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, bahkan juga PPATK juga terlibat dalam memastikan kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu bisa terdeteksi sejak dini,” pungkasnya.

5 dari 5 halaman

Anggaran BLT

BLT Minyak Goreng — Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata, mengatakan bahwa ada revisi jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng (migor). Semula akan disalurkan kepada 23 juta penerima, namun kini ditambah menjadi 23,15 juta penerima. Bantuan tersebut akan diberikan kepada 20,5 juta penerima program bantuan sosial pemerintah. Sisanya 2,5 juta untuk pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan. “Kita akan memberikan kepada 20,65 juta penerima, memang ternyata informasi data terakhir yang update dari Kementerian Sosial penerima PKH dan bansos pangan ini totalnya 20,65 juta orang,” kata Isa dalam konferensi pers BLT Minyak goreng, Kamis (8/4/2022). Oleh karena itu, pihaknya akan mempersiapkan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun untuk 20,65 juta orang untuk penerima BLT minyak goreng yang juga tahun 2022 ini menerima bantuan PKH dan bansos pangan. Kemudian untuk program untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) makanan itu, akan diberikan kepada 2,5 juta orang dengan jumlah anggaran yang disiapkan sebesar Rp 0,75 triliun atau Rp 750 miliar. Sehingga total BTL minyak goreng ini teralokasi sebesar Rp 6,9 triliun. “Dan ini dananya kita bisa gunakan dana yang sudah kita salurkan ke TNI Polri, untuk PKLW dan juga ke Kementerian Sosial untuk yang keluarga penerima PKH dan bansos pangan sebelumnya,” ujarnya.

Infografis Gonjang-Ganjing Kenaikan Harga dan Kelangkaan Minyak Goreng. (Liputan6.com/Abdillah)

Bansos
Peristiwa
Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
Lihat Selengkapnya
Bansos
minyak goreng
Produk
Minyak goreng merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan dalam memasak.
Lihat Selengkapnya
minyak goreng
BLT Minyak Goreng