Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menyatakan pihaknya bakal segera mengumumkan status Bupati Bogor Ade Yasin yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan sejak Selasa 26 April 2022 hingga Rabu (27/4/2022).
Firli menyebut hingga kini Ade Yasin masih menjalani pemeriksaan. Nantinya, usai pemeriksaan, Firli menyatakan pihaknya akan mengumumkan status hukum Ade.
Baca Juga
"Pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan, mohon bersabar," ujar Firli dalam keterangannya, Rabu (27/4/2022).
Advertisement
Diketahui, Tim satgas KPK mengamankan Bupati Bogor Ade Yasin dalam gelaran operasi tangkap tangan (OTT). Ade Yasin ditangkap bersama auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat serta pihak lainnya.
Bersama mereka, tim penindakan juga mengamankan uang ratusan juta rupiah.
"KPK telah mengamankan beberapa pihak dari Pemda Kabupaten Bogor, pemeriksa BPK dan rekanan serta sejumlah uang serta barang bukti lainnya," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya, Rabu (27/4/2022).
Diduga Terkait Audit Rutin Keuangan Kabupaten
Ghufron belum bersedia membeberkan detail kasus yang membuat Ade Yasin tertangkap. Namun diduga penangkapan Ade Yasin berkaitan dengan pemeriksaan keuangan rutin Kabupaten Bogor.
"Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Berdasarkan KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Ade Yasin dan pihak-pihak yang turut diamankan.
"KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan dalam waktu 1×24 jam. KPK segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan dimaksud. Perkembangannya akan disampaikan lebih lanjut," kata Ali.
Advertisement
KPK Juga Tangkap Auditor BPK Jabar
Selain Bupati Ade Yasin, tim penindakan juga turut menyeret pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Pihak BPK yang ditangkap diduga merupakan auditor.
"KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat. Di antaranya Bupati Bogor, beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya," kata Ali Fikri.
Â