Ade Yasin Suap Auditor BPK Agar Kabupaten Bogor Dapat Opini WTP

Anthon kemudian mengondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan Ihsan di mana nantinya obyek audit hanya untuk SKPD tertentu. Kemudian audit dilaksanakan mulai Februari 2022 hingga April 2022.

Adapun temuan fakta tim audit di Dinas PUPR, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda - Pakan Sari dengan nilai proyek Rp 94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai kontrak.

"Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY (Ade) melalui IA (Ihsan) dan MA (Maulana) kepada tim pemeriksa di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 miliar," kata Firli.

Atas perbuatannya, KPK pun menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021.

Selain Ade Yasin, KPK juga menjerat tersangka lainnya, yakni Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT). Mereka dijerat sebagai pihak pemberi suap.

Sementara pihak penerima suap, KPK menjerat Kasub Auditorat Jabar III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Tim Audit Interim BPK Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), serta dua pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah (HNRK) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

Penetapan tersangka terhadap Ade Yasin bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK sejak Selasa, 26 Maret 2022 hingga Rabu, 27 Maret 2022 di kawasan Bogor dan Bandung, Jawa Barat.

Dalam OTT tersebut, tim penindakan mengamankan 12 orang dan uang sebesar Rp 1,024 miliar.

Ade Yasin dan tiga tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara pihak penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Ade Yasin merupakan bupati petahana di Kabupaten Bogor. Ia menjabat Bupati Bogor ke-12. Ade Yasin merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Perempuan kelahiran 29 Mei 1968 ini menjabat Bupati Bogor sejak 30 Desember 2018 didampingi wakilnya Iwan Setiawan.

Saat 2018 silam, pencalonan Ade Yasin-Iwan Setiawan diusung PPP, PKB dan Gerindra. Mereka mendapat nomor urut 2.

Sukses mengungguli empat pasangan calon, Ade-Iwan mendulang 912.221 suara atau 41,2 persen.

Dilansir dari bogorkab.go.id, Ade sempat pula duduk menjadi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bogor periode 2014-2019, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor periode 2009-2014 yang membidangi hukum.

Dia juga merupakan seorang advokat sebelum terjun ke dunia politik di tahun 2000-2009.

Ade juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Barat sejak 2021 lalu. Ia sempat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Bogor pada 2010 hingga 2015. 

Dia pun dikatakan terbilang aktif berorganisai, sebagai anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) hingga Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor.