KPK Bantu Polda Kaltara Lacak Aset Briptu Hasbudi, Tersangka Tambang Ilegal

Hendy menambahkan, saat ini Tim Ditkrimsus Polda Kaltara sedang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pelaku. "Lagi penggeledahan rumahnya Hasbudi di Tarakan untuk pemenuhan bukti permulaan cukup ke tahap proses penyidikan," sebutnya.

Rupanya sebelum menangkap Briptu HS, polisi lebih dulu mengamankan lima pelaku lainnya di lokasi tambang ilegal. Mereka berinisial BU berperan sebagai koordinator, HA selaku Mandor dan M selaku penjaga bak. Sementara, dua orang lainnya adalah IL dan MI merupakan sopir truk.

Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 158 jo 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, tentang penambangan tanpa izin. Di mana bunyinya setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi Polri berani membongkar kasus tambang emas liar atau illegal yang diduga melibatkan seorang anggota polisi berinisial HSB di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara). Diketahui, kasus ini dibongkat Polda Kaltara.

"Ini suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat isu pertambangan liar ini sudah bertahun-tahun kita ketahui, dan tidak tersentuh hukum. Namun Kapolda Kaltara dengan para jajarannya tak gentar untuk mengungkap kasusnya yang ternyata melibatkan satuannya itu sendiri," ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (7/5/2022).

"Ini suatu contoh yang sangat baik yang menunjukkan polisi sama sekali tidak pandang bulu dalam menindak oknum yang melanggar aturan. Ini prestasi dari daerah yang harus diangkat tinggi," kata Sahroni menambahkan.

Dukungan yang diberikan Sahroni kepada Polri dalam mengungkap kasus ini lantaran dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang ilegal ini. Sahroni meminta semua pihak yang terlibat dihukum seberat-beratnya.

"Ini juga bukan kasus kriminal biasa, namun berdampak sangat buruk pada keselamatan lingkungan dan warga sekitar. Kita tahu, tambang ilegal itu tidak ada pertanggungjawabannya atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan, dan kerusakannya bahkan bisa sampai membahayakan nyawa. Karenanya saya harap semua oknum yang terlibat diberikan hukuman seberat-beratnya," kata dia.

Sahroni juga menyampaikan dukungannya kepada Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityaja dan Direskrimsus Polda Kaltara AKBP Hendy Febriyanto Kurniawan untuk terus melakukan penyelidikan dan menelusuri aliran dana yang didapatkan dari tambang ilegal tersebut.

"Kita juga tahu bahwa dari tambang ilegal ini kabarnya ada uang haram yang mengalir ke banyak pihak. Nah saya menyampaikan dukungan penuh dari Komisi III untuk Kapolda Kaltara agar segera diusut dan ditemukan aliran ini agar terang benderang semua mafia dan oknum di balik kerusakan lingkungan ini," kata Sahroni.