4 Fakta Pelantikan Lima Pj Gubernur oleh Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal melantik lima Penjabat (Pj) Gubernur yang kepala daerahnya telah habis masa jabatannya Kamis pagi (12/4/2022) ini.

Pantauan Liputan6.com di lokasi pukul 07.00 WIB, karangan bunga sudah ramai terpajang dengan menampilkan nama-nama penjabat yang akan dilantik.

Terlihat nama yang paling banyak dipajang adalah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik yang ditunjuk menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Selain Akmal, ada juga nama Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri Komjen (Purn) Paulus Waterpauw akan dilantik menjadi Pj Gubernur Papua Barat.

Sebagai informasi, pelantikan akan dilaksanakan Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kantor Kementeran Dalam Negeri.

Diketahui, ada lima provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada 15 Mei 2022, yaitu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Berikut daftar Pj Gubernur yang akan dilantik hari ini:

- Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar ditunjuk menjadi Pj Gubernur Banten.

- Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin ditunjuk menjadi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

- Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik ditunjuk menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat.

- Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer ditunjuk menjadi Pj Gubernur Gorontalo.

- Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri Komjen (Purn) Paulus Waterpauw ditunjuk menjadi Pj Gubernur Papua Barat.

Dalam pelantikan lima penjabat (Pj) gubernur, Mendagri Tito Karnavian memberikan sejumlah pesan. Yang pertama, para Pj Gubernur diminta untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan.

"Tolong yang paling utama jaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan, karena tanpa adanya stabilitas politik pemerintahan dan keamanan, semua program-program yang digulirkan, yang direncanakan akan sangat sulit dieksekusi," kata Tito Karnavian di ruang Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

"Tapi ketika politik stabil di daerah masing-masing, pemerintahan juga berlangsung baik dan keamanan juga terjaga, baru bisa mengeksekusi program-program," sambungnya.

Atensi Tito lainnya adalah penanganan pandemi. Meskipun Covid-19 sudah melandai di Indonesia, namun belum sepenuhnya selesai.

"Jangan lengah, kebijakan kebijakan pemerintah pusat tolong terjemahkan dalam hal pandemi untuk konteks di wilayah masing-masing," ucap Tito.

Berikutnya, adalah program Pemulihan Ekonomi. Tito menginstruksikan Pj Gubernur untuk mempercepat belanja APBD.

"Realisasi belanja APBD disamping untuk membuat adanya uang beredar di daerah masing-masing selain pemerintah pusat, juga untuk menstimulasi pihak swasta," kata Eks Kapolri ini.

Komisi II DPR RI akan meminta penjelasan Mendagri Tito Karnavian terkait pemilihan penjabat (Pj) lima gubernur yang baru saja dilantik.

“Mendagri dan merupakan mitra kerja komisi II DPR RI, karenanya tentu kami ada rapat dengar pendapat yg akan datang, akan meminta penjelasan kepada mendagri terkait penunjukan para penjabat gubernur ini,” kata Anggota Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, saat dikonfirmasi, Kamis (12/5/2022).

Rifqi menyebut Komisi II perlu menjalankan tugasnya sebagai mitra untuk mengawasi Kemendagri.

"Harus melakukan pengawasan kepada Kemendagri, termasuk para penjabat gubernur nanti agar mereka bisa menjalankan pemerintahan di provinsi masing-masing dengan baik dan melayani publik dengan baik pula," kata dia.

Rifqi juga memberi catatan bahwa penjabat tidak boleh berpolitik praktis.

"Yang tak kalah penting para penjabat bukan merupakan bagian dari kepentingan-kepentingan politik praktis karena mereka termasuk ASN yang tugas fungsi dan kewenangan diatur dalam UU ASN," ucap dia.

"Dan arena itu kami menghormati apa yg dilakukan presiden dan mendagri namun di sisi lain tugas konstituonal pengawasan akan kami lakukan," pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajaran menterinya untuk betul-betul menyeleksi penjabat (Pj) kepala daerah dengan sebaik mungkin. Adapun PJ kepala daerah ini akan mengisi posisi para gubernur, bupati, dan walikota yang masa jabatannya habis pada 2022.

Jokowi menyampaikan total ada 101 penjabat kepala daerah yang harus disiapkan pemerintah. Hal ini mengingat Pilkada Serentak baru akan digelar pada November 2024 sehingga diperlukan penunjukan penjabat kepala daerah.

Jokowi mengingatkan, agar figur yang nanti dilantik benar-benar baik.

"Ada 101 daerah disiapkan, karena ada 7 gubernur, 76 bupati dan ada 18 walikota yang harus diisi. Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik," kata Jokowi dalam rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Dia ingin PJ kepala daerah yang terplih nantinya adalah sosok yang memiliki kepemimpinan yang kuat. Kemudian, sosok yang mampu menjalankan tugas berat di tengah situasi ekonomi global yang tak mudah.

"Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada ini bisa berjalan dengan baik," ucap Jokowi.

(Rifqy Sakti Pratama)