3 Partai Bentuk Koalisi, PKS Harap Banyak Poros di Pilpres 2024

pks — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. (Ist)

Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik kehadiran koalisi Partai Golkar, PPP, dan PAN atau Koalisi Indonesia Bersatu. Jubir PKS Pipin Sopian berharap, semakin banyak poros koalisi di Pilpres 2024 maka akan lebih baik.

"Kami menghormati inisiasi yang dilakukan oleh Golkar-PAN-PPP. Ini sebetulnya harapan baik, supaya nanti porosnya (Pilpres 2024) akan lebih banyak. Tidak hanya dua, tapi bisa tiga atau empat akan lebih baik ke depannya. Dan yang paling penting, supaya masyarakat tidak terbelah lagi seperti Pilpres 2019," ujar Pipin dalam diskusi kasak kusuk koalisi partai dan capres 2024, Sabtu (14/5).

Meski begitu, PKS belum memutuskan akan bergabung atau tidak di Koalisi Indonesia Bersatu. Pasalnya, membangun koalisi butuh pertimbangan matang.

"Bagi kami, membangun koalisi itu butuh pertimbangan matang dan komunikasi intensif dengan mitra-mitra koalisi. Dan saya kira ini butuh waktu, tidak bisa sehari atau dua hari pertemuan," tuturnya.

Pipin mengungkapkan, ada dua pertimbangan PKS dalam membangun koalisi. Pertama, adalah kesamaan visi misi dengan mitra koalisi yang membutuhkan waktu.

"Yang kedua adalah tentu juga harus mencari dalam komunikasi koalisi partai ke depan memang sosok capres cawapres yang kira-kira memiliki integritas kapasitas akseptabilitas dan elektabilitas yang mumpuni," jelasnya.

Pertemuan petinggi tiga partai politik, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berlangsung secara tertutup. Ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan pertemuan ini untuk bersilaturahmi dalam momen Ha...

2 dari 3 halaman

Lirik Anies Baswedan

Nama Anies Baswedan masuk dalam radar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai capres 2024 dari tokoh eksternal. Anies menjadi sosok yang -ernah disokong PKS dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

"Di eksternal saya kira kita melihat sosok Anies Baswedan kita koalisi, mengusung beliau di Pilkada DKI, saya kira ini menjadi perhatian juga, dan aspirasi kader juga kepada beliau ada," Kata Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian dalam diskusi kasak kusuk koalisi partai dan capres 2024, Sabtu (14/5/2022).

Sedangkan dari internal, PKS serius menginginkan Salim Segaf Al-Jufri sebagai Capres 2024. Salim menjadi pertimbangan penting bagi PKS.

"Kalau dilihat dari berbagai survei nama nama capres yang beredar saat ini menjadi pertimbangan penting bagi PKS, saya kira kalau di internal doktor Salim, saya pribadi mengusulkan beliau," ucapnya.

PKS juga tidak menutup pintu bagi nama-nama capres lainnya dari eksternal. Seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Sandiaga Uno.

"Nama yang lain ke Pak Ganjar, Pak Sandi termasuk ke Pak Prabowo juga masih ada, itu realitas ya, tinggal nanti bagaimana proses pengambilan keputusan di Majelis Syuro PKS," jelas Pipin.

3 dari 3 halaman

Menteri Maju Pilpres Diminta Mundur

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan para menteri yang akan maju Pilpres 2024 lebih baik mengundurkan diri.

“Semua menteri yang berniat maju sebaiknya mundur. Etisnya yang mau maju mundur,” kata Mardani saat dikonfirmasi, Rabu (11/5/2022).

Mardani menilai, kursi menteri akan jauh lebih baik ditempati tokoh yang bisa fokus pada pekerjaan kementerian tanpa terpecah dengan kepentingan lain. “Biar digantikan dengan mereka bisa fokus bekerja,” ujarnya.

Senada dengan PKS, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut sebaiknya menteri tersebut mundur.

“Etikanya sih mundur, itu lebih gentle. Kecuali gak peduli dengan etika,” kata Jazilul.

Jazilul menyebut sudah saatnya para menteri fokus bekerja, sebab target dari presiden semakin berat dna waktu semakin mepet. “Kami dukung perintah Presiden Jokowi, agar para menterinya fokus bekerja sesuai target dan bidang tugasnya, sebab keadaan kedepan makin sulit. Saatnya bekerja keras untuk Presiden,” ujar dia.

Wakil Ketua MPR itu meminta presiden tidak memberi keringanan menteri yang terus kampanye terselubung dan membuat tugas di kementerian kedodoran.

“Jangan biarkan kalau ada menteri yang genit tebar pesona nyapres, padahal kerjanya kedodoran dan minim prestasi,” katanya.

“Kami menghargai hak politik para menterinya untuk mencalonkan diri jadi presiden atau apapun namun jangan gunakan fasilitas dari jabatan menterinya untuk kampanye dirinya,” pungkas dia.