Direktur BPJS Kesehatan: Program JKN-KIS Strategi Jitu Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Program JKN-KIS bukan hanya merupakan sebuah jaminan perlindungan kesehatan, namun juga merupakan program andalan yang komprehensif dalam menjamin akses masyarakat terhadap kesehatan perorangan, baik yang bersifat promotif (mempromosikan kesehatan), preventif (mencegah jatuh sakit), kuratif (pengobatan bagi yang sakit), dan rehabilitatif (rehabilitasi dan pemulihan setelah mendapatkan pengobatan yang memadai).

Hal tersebut diungkapkan Direktur BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam bukunya yang berjudul “Menyulam Program Jaminan Kesehatan Nasional Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia”.

“Terima kasih kepada Presiden RI, Joko Widodo; Komisi IX DPR RI, para tokoh, pemangku kepentingan, advokator, ilmuwan, organisasi profesi, aktivis serta penggerak jaminan kesehatan yang turut berkontribusi membangun dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan nasional ini. Hasilnya, Program JKN-KIS tidak saja memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi biaya out of pocket, serta meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, literasi, dan derajat kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Ghufron dalam acara peluncuran dan bedah buku tersebut, Selasa (17/05).

Dalam buku tersebut, Ghufron menjabarkan pandangan pribadinya mengenai seluk beluk Program JKN-KIS, mulai dari pondasi pemahaman awal seperti konsep dasar Program JKN-KIS yang berbeda dengan asuransi kesehatan komersial, kelembagaan, tata kelola hubungan antar lembaga, regulasi, kolaborasi antarinstansi hingga upaya membangun persepsi yang baik di mata pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.

Ghufron juga menjabarkan strategi untuk memperluas kepesertaan JKN-KIS, mencapai Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan mutu pelayanan, serta menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS. Sejumlah topik hangat seperti rencana implementasi paket manfaat berbasis Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) juga diulas Ghufron secara khusus.

“Di samping itu, ekosistem digital jaminan kesehatan perlu dibangun untuk menghadirkan kemudahan, kecepatan, kenyamanan, peningkatan mutu, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Begitu pula dengan pengelolaan maha data (big data) di BPJS Kesehatan yang berguna untuk mendukung proses pengembangan inovasi, artificial intelligent, dan otomatisasi dalam berbagai aspek. Kompleksitas ekosistem digital jaminan kesehatan ini menggelitik saya untuk menuangkannya ke dalam buku,” ucap Ghufron.

Ghufron juga menyinggung tentang pengembangan klinik dan rumah sakit percontohan yang menerapkan ide baru sebagai benchmark bagi fasilitas kesehatan lainnya, termasuk bagaimana meningkatkan kesetaraan (equity) bagi peserta JKN-KIS dalam hal sarana, prasarana, SDM kesehatan, dan alat kesehatan di masing-masing daerah yang berbeda.

Tak hanya itu, Ghufron juga menulis uraian singkat tentang mulai bergesernya status pandemi Covid-19 menjadi endemi, yang tentu berdampak terhadap pelayanan kesehatan, pola pembiayaan, hingga sustainabilitas Program JKN-KIS ke depannya.

“Sejak awal berdiri, Program JKN-KIS dan BPJS Kesehatan selaku penyelenggaranya telah menempuh berbagai dinamika dan perjuangan besar, hingga akhirnya Program JKN-KIS tumbuh berkembang seperti sekarang. Prestasi-prestasinya mengharumkan nama bangsa, bahkan diakui dunia internasional,” ujar Ghufron yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance (TC Health) ISSA yang beranggotakan 160 negara.

Buku “Menyulam Program Jaminan Kesehatan Nasional Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia” merupakan buah karya pertama yang ditulis Ghufron selagi menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Ghufron berharap, buku tersebut bisa menjadi legacy yang merefleksikan sejauh mana Indonesia telah melangkah demi mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas bagi penduduknya. Ia juga berharap, buku tersebut mampu memberikan manfaat terhadap upaya pengembangan maupun penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Program JKN-KIS.

Acara tersebut menghadirkan berbagai pembicara ternama seperti Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena; Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Abdul Kadir; Menteri Riset dan Teknologi RI Periode 2019-2021, Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro; Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan RI, Made Arya Wijaya; Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional sekaligus Staf Ahli Kementerian Keuangan RI, Suminto; Anggota DJSN, Muttaqien; Senior Health Specialist of World Bank, Somil Nagmal; akademisi dan pakar jaminan kesehatan, Fachmi Idris; Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar; serta Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.

2 dari 2 halaman

Apresiasi terhadap perbaikan berkesinambungan

Pada kesempatan tersebut, Menteri Riset dan Teknologi RI Periode 2019-2021, Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro mengungkapkan bahwa dirinya mengapresiasi BPJS Kesehatan yang terus melakukan perbaikan sepanjang delapan tahun melaksanakan tugasnya mengelola Program JKN-KIS. Menurutnya, tidak mudah untuk mengenalkan konsep dan sistem baru jaminan kesehatan kepada masyarakat Indonesia.

“Saya harapkan apa yang ada di buku ini bisa diwujudkan di realita, sehingga BPJS Kesehatan bisa semakin bagus, semakin lengkap memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan semakin sustain dari sisi keuangannya. Manusia yang sehat adalah persyaratan dasar untuk kemajuan suatu bangsa, sebab produktif, ekonomi semakin baik. BPJS Kesehatan sebagai bagian dari SJSN adalah revolusi pemerintah dalam membantu masyarakat Indonesia yang maju,” katanya.

Sementara, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Abdul Kadir mengatakan bahwa diharapkan stigma pasien BPJS Kesehatan adalah pasien kelas dua bisa dihilangkan melalui kerja sama dengan rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaik.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena mengungkapkan bahwa data BPJS Kesehatan perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal. Di samping itu, prinsip kesetaraan pemanfaatan dan akses pelayanan kesehatan diharapkannya bisa dioptimalkan di wilayah timur Indonesia, terutama Papua Barat.

“Kami juga banyak mendapat apresiasi dari forum parlemen sedunia, orang-orang mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan. Alangkah baiknya BPJS Kesehatan ini bisa ditampilkan sebagai keunggulan Indonesia. Mereka kagum melihat Indonesia bisa berhasil menjalankan Program JKN-KIS dengan baik setelah di awal melalui berbagai dinamika,” katanya.

(*)