Wakil Menteri ATR/BPN Sebut Pembangunan IKN Tak Perlu Pengadaan Tanah

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 977,1 triliun yang akan digunakan untuk belanja kementerian dan lembaga di 2023. Dari jumlah tersebut terbagi dua yaitu rupiah murni sebesar Rp 814,1 triliun dan nonrupiah murni Rp 163 triliun.

"Totalnya buat belanja KL sebesar Rp 977,1 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam dalam Musrenbang Tahun 2022, Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Dari anggaran tersebut, Suahasil menyebut telah menganggarkan untuk dana Pemilu 2024 dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Besaran untuk pembangunan IKN sekitar Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun. Dana tersebut akan difokuskan untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap 1.

"Penganggaran hal-hal khusus ini harus dipertajam dan ini memperhatikan untuk kebutuhan pembangunan IKN. Kita pertama buat IKN dan pemilu dan pembangunan infrastruktur dari anggaran tahun 2023 dan 2024," kata dia.

Anggaran pembangunan IKN akan mengalir melalui sejumlah kementerian/lembaga. Di Kementerian PUPR berupa infrastruktur dasar, konektivitas, dan gedung pemerintahan yakni istana negara dan kantor. Lewat Kementerian Perhubungan berupa simpul konektivitas untuk bandara, bus dan pelabuhan.

Di Kementerian Pertahanan dan Polri untuk sarana dan prasarana hankam. Sedangkan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan digunakan untuk sarana pendidikan dan kesehatan.

Tak ketinggalan lewat Otoritas IKN untuk operasional, koordinasi persiapan dan pembangunan IKN Nusantara. Sementara lewat BUMN untuk pengadaan energi, listrik dan TIK.

Menurutnya, pembangunan IKN Nusantara memiliki sejumlah nilai strategis, semisal meningkatkan pemerataan pembangunan dengan share PDB 58 persen berada di pulau Jawa. Mengubah pola pikir jawa sentris ke Indonesia sentris.

Penciptaaan sumber pertumbuhan baru yang akan menggerakan aktivitas konsumsi dan sektor lainnya. Lanskap dan sistem transportasi ramah lingkungan dengan smart city dan foret city. Termasuk transformasi digital pemerintah dengan menggunakan sistm pemerintahan berbasis digital.

"Kita buat kota yang sehat dan ramah lingkungan. Jadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan disertai transformasi digital khususnya di pemerintahan," kata Suahasil.

Pembiayaan pembangunan IKN Nusantara juga tidak akan sepenuhnya menggunakan APBN. Melainkan dengan memanfaatkan pembiayaan kreatif seperti skema KPPBU, pengurusan SBN, pemberdayaan LPI atau INA dan crowding funding dan filantropi.

"Kita dorong pembiayaan investasi dengan metode pembiayaan inovatif dan sustainable. Kita tingkat peran swasta. Perizinan dan hilirisasi diperkuat," kata dia.