4 Pernyataan Terkini Presiden Joko Widodo Terkait Pasokan Minyak Goreng Indonesia

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk membuka kembali ekspor minyak goreng mulai Senin, 23 Mei 2022. Adapun Jokowi sebelumnya sempat melarang ekspor minyak goreng beserta bahan bakunya pada akhir April 2022.

"Saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis 19 Mei 2022.

Menurut dia, keputusan membuka kembali ekspor ini diambil usai melihat pasokan dan harga minyak goreng di pasaran saat ini. Jokowi menyampaikan pasokan minyak goreng untuk kebutuhan nasional terus bertambah.

"Setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211.000 ton per bulannya melebihi kebutuhan nasional bulanan kita," ucap Jokowi.

Selain itu, kata Jokowi, harga minyak goreng juga sudah mulai mengalami penurunan. Adapun harga minyak goreng sebelum ada pelarangan ekspor sekitar Rp 19.800, sedangkan saat ini berkisar Rp 17.200 sampai Rp 17.600.

"Serta mempertimbangkan adanya 17.000.000 orang tenaga di industri sawit baik petani pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali," tutur Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan bahwa pemerintah terus memantau kebijakan larangan ekspor tersebut dan mendorong agar pasokan minyak goreng bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jokowi beralasan, larangan ekspor dicabut lantaran pasokan minyak goreng di dalam negeri saat ini telah melimpah.

Menurut dia, kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah sekitar 194.000 ton per bulannya. Sebelum dilakukan larangan ekspor atau pada Maret 2022, pasokan minyak goreng nasional hanya mencapai 64.500 ton.

"Namun, setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211.000 ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita," ujarnya.

Tak hanya itu, Jokowi menyatakan bahwa harga rata-rata minyak goreng secara nasional juga sudah menurun. Dia menyampaikan bahwa harga rata-rata minyak goreng curah sebesar Rp 19.800 per liter, sebelum dikeluarkan kebijakan larangan ekspor.

"Setelah adanya pelarangan ekspor harga rata-rata nasional turun menjadi 17.200 sampai dengan 17.600 rupiah," kata Jokowi.

Di sisi lain, dia juga mempertimbangkan adanya belasan juta tenaga kerja di industri sawit yang terdampak kebijakan larangan ekspor minyak goreng. Atas pertimbangan-pertimbangan itulah, Jokowi akhirnya membuka lagi keran ekspor minyak goreng.

"Mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani, pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya," ucap Jokowi.

Kemudian, Jokowi optimistis harga minyak goreng di pasar nasional ke depan akan terus turun. Berbekal keyakinan itu, dia kembali mengizinkan produsen minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng untuk melakukan ekspor.

Menurut pengamatannya, harga minyak goreng secara rata-rata terus menunjukan grafik menurun, khususnya untuk minyak goreng curah. Pada April sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp 19.800.

Setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp 17.200-17.600.

"Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak goreng masih relatif tinggi. Tapi saya yakini, dalam beberapa Minggu ke depan, harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan, karena ketersediaannya semakin melimpah," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, pemerintah bakal terus memantau peredaran minyak goreng di pasaran agar terjaga dari segi pasokan maupun harga.

"Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat, untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau," imbuh dia.

Secara kepentingan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), agar terus disederhanakan dan dipermudah.

"Agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri. Sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya," terang Jokowi.

Jokowi meminta aparat penegak hukum untuk terus mengusut kasus penyelewengan minyak goreng (migor). Dia ingin para mafia migor atau pelaku pelanggaran dan penyelewengan distribusi minyak goreng diproses hukum.

"Mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, tak ada lagi pihak yang boleh bermain-main dalam distribusi minyak goreng. Pasalnya, hal ini dapat merugikan masyarakat.

"Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat," tegas Jokowi.