Top 3 News: Saat Aksi Cekcoknya Viral, Sopir Pajero Dicari Netizen

Wiliam Yani, sopir Pajero mengaku menjadi korban doxing usai video cekcok dengan pengemudi Yaris viral di media sosial. Netizen disebut mencari-cari informasi pribadi dirinya dan keluarga.

Hal itu disampaikan William Yani usai bermediasi dengan korban pemukulan, Yohanes Aditya Susanto di Polda Metro Jaya, Senin (23/5/2022).

"Keluarga sempat dicari-cari sama netizen, terus keluarga juga dicari profesi orangtua apa, perusahaan saya bekerja di bidang apa, sebenarnya itu hal yang tidak penting," ujar William.

William mengaku heran dengan tindakan dari netizen. Padahal, ia hanya berpekara dengan satu orang.

"Cuman bingungnya kenapa saya digituin, padahal kan perkaranya cuman saya sama saudara Yohanes. Tapi sampai dicari sebegitunya. Sampai dulu kuliah di mana, saya pernah ngapain aja di Amerika," ujar dia.  

William menegaskan, ia hanyalah masyarakat sipil biasa. Diakuinya, banyak yang bilang secara penampilan memang mirip seperti anggota.

"Memang kalo orang bilang saya kelihatan kayak anggota, cuman kan saya bukan anggota, cuman orang sipil biasa," ujar dia.

Terkait hal ini, William mengaku sempat berkoordinasi dengan penasihat hukum. Namun, ia diminta untuk tak menghiraukan hal itu.

Selengkapnya...

Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpotensi kalah pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Setidaknya ada lima faktor yang membuat Prabowo kembali gagal menjadi presiden. Menurut Zulhas, salah satunya adalah karena Prabowo berkali-kali maju di Pilpres.  

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak mau ambil pusing menanggapi pernyataan Zulhas. Ia menyarankan agar sebaiknya Zulhas memikirkan jagoannya sendiri di Pilpres 2024 mendatang.

"Ya itu kan penilaian yang bersangkutan. Sebaiknya sih ya kalau punya jago urusi jagonya sendiri dah," ujar Dasco melalui pesan suara, Minggu (22/5/2022).

Dasco pun berterima kasih dengan masukan Ketum PAN karena bisa menjadi bahan evaluasi dalam memilih kawan koalisi di Pemilu mendatang.

"Tentunya terima kasih atas masukannya, dan itu juga akan menjadi bahan evaluasi kami termasuk memilih kawan koalisi yang termasuk lima faktor yang sudah disebutkan," ujar Wakil Ketua DPR RI ini.

Selengkapnya...

Sebanyak 24 tenaga kontrak kerja (TKK) dari 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, bakal diberhentikan. Pemberhentian terhitung sejak Mei 2022.

Kasubag Humas Pemkot Bekasi, Sajekti Rubiyah, mengatakan, pemberhentian puluhan TKK tersebut dikarenakan berbagai hal, di antaranya ketidakdisiplinan dalam bekerja dan mengundurkan diri.

"Paling banyak diberhentikan karena indisipliner, tidak masuk kerja, dan karena mengundurkan diri," kata Sajekti dalam keterangannya, Minggu (22/5/2022).

Sebelum diberhentikan, ujarnya, Pemkot Bekasi terlebih dulu melakukan sejumlah tahapan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

"Informasi yang diterima, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi, telah meminta pejabat kepegawaian pada OPD tersebut untuk mengambil SK Pemberhentian TKK," ujar Sajekti.