KPU Anggarkan Honor Badan Adhoc Rp 34 T dan Logistik Pemilu Rp 16 T

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 senilai Rp 76 triliun. Kesepakatan itu didapat dalam rapat konsinyering.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari menyebutkan, anggaran terbesar Pemilu 2024 dialokasikan untuk honor petugas atau badan adhoc yakni sebesar Rp 34,4 triliun atau 44,93 persen dari total anggaran.

"Untuk honor badan adhoc itu sekitar Rp 34,4 triliun, 44,9 persen honor badan adhoc, pembentukan badan adhoc dan operasional kerja badan adhoc," kata Hasyim Asy'ari di DPD RI, Selasa (24/5/2022).

Hasyim menyebut, estimasi total jumlah badan adhoc Pemilu 2024 mencapai 8 juta orang atau petugas.

"Jumlah orangnya PPK itu sekitar 36 ribu, PPS 260 ribu, KPPS 5.666.717 termasuk badan hukum di luar negeri. Dan juga dukungan sekretariat badan hukum total badan hukum itu diperlukan personel atau orang itu sekitar 8.578.564 orang," kata Hasyim.

Sementara itu, anggaran terbesar kedua adalah logistik. KPU menganggarkan kebutuhan logistik mencapai Rp 16 triliun.

"Kebutuhan logistik sekitar 16 triliun atau 20,9 persen. Kemudian alat pelindungan diri sekitar 4,6 triliun atau 6,07 persen," kata dia.

Untuk anggaran APD, menurut Hasyim, masih dalam bentuk antisipasi. Hal ini mengingat status pandemi Covid-19 di Indonesia belum dicabut.

"Pandangan kami begini, untuk urusan APD ini, sepanjang belum ada keputusan pemerintah mencabut keputusan darurat nasional nonalam covid, maka situasinya sebenarnya masih dalam situasi pandemi. Maka kami antisipasi," ujarnya.

Selain itu, KPU juga menganggarkan Rp 14,4 triliun untuk mengantisipasi terjadinya pilpres putaran kedua.

"Kemudian sekiranya tidak ada pilpres putara kedua juga ada Rp 14,4 T itu kita belanjakan. Soalnya kan kita tidak bisa prediksi apakah ada putaran kedua atau tidak," pungkasnya.

Satu hari menjelang demonstrasi mahasiswa depan gedung DPR, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemilu akan digelar 14 Februari 2024. Upaya untuk redam gejolak politik?

2 dari 4 halaman

DPR Setuju Honor Petugas TPS Naik 3 Kali Lipat

KPU Gelar Simulasi Pemilu 2024 — Petugas menunjukkan surat suara saat simulasi Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Simulasi digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sepakat menaikkan honor petugas ad hoc Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, menjadi tiga kali lipat dari honor Pemilu 2019.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP Syamsurizal menyebut, beban tugas yang berat menjadi alasan perlunya kenaikan honor petugas TPS hingga PPK.

"Pada acara konsinyering tempo hari kita menyepakati untuk petugas-petugas ad hoc itu karena kerjanya cukup berat kita sepakati untuk meningkatkan sebanyak 3 kali lipat dari biasanya," kata Syamsuriza kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).

Syamsurizal menyebut, anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun juga sudah meliputi anggaran honor petugas, anggaran putaran kedua pilpres dan penyediaan APB pencegahan Covid-19.

"Total anggaran kita Rp 76,6 T di dalam itu sudah termasuk dana untuk putaran kedua pilpres, dan termasuk juga dana untuk kita antisipasi terjadi Covid-19. Ada dana penyiapan APD," ujar dia.

3 dari 4 halaman

Sempat Diwarnai Perdebatan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara Pemilu 2024 dengan menyederhanakan surat suara. (Ditto)

Meski terjadi perdebatan pembahasan kenaikan honor petugas ad hoc, Namun Komisi II DPR bersama pemerintah dan KPU akhirnya menyepakati kenaikan honor petugas ad hoc sebesar 3 kali lipat dari pemilu sebelumnya.

"Walaupun ketika itu ada perdebatan ada pihak-pihak yang pertanyakan apa ini tidak kurang atau terlalu besar, tapi sudah kita sepakati angka itu kita tidak sebut, tapi 3 kali lipat dari pemilu biasanya," ujar dia.

Menurut Syamsurizal, kenaikan honor adalah hal wajar mengingat saat ini juga terjadi kenaikan inflasi dibandingkan 2019. "Saya kira ini wajar karena bicara inflasi saja, misal dulu Rp 500 ribu bisa beli apa, sekarang nggak bisa. Jadi wajar kita baiknya 3 kali lipat jadi wajar semua fraksi sepakat," pungkas dia.

Rencanannya, Komisi II akan menggelar raker untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan di rapat konsinyering bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, pada Senin (30/5/2022) mendatang. Raker tersebut akan meresmikan hal-hal yang telah disepakati dalam rapat konsinyering.

4 dari 4 halaman

KPU Kembali Gunakan Kotak Suara Kardus

Ratusan kotak surat suara kardus di Kabupaten Bogor, Jawa Barat rusak akibat terendam banjir karena hujan deras yang terjadi pada Minggu (15/4/2019) sore.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memastikan bahwa kotak suara berbahan kardus akan kembali digunakan pada Pemilu 2024 mendatang.

"Masih digunakan, saya pastikan masih digunakan," ujar Hasyim.

Meski bukan berbahan alumunium, Hasyim menjamin keamanan kotak suara kardus tegap terjaga. Apalagi ia menyebut ada pengawas hingga polisi yang terus memantau kotak suara pada Pemilu 2024 nanti.

"Urusan jaminan keamanan kan jelas, kotaknya disegel, dikasih kabel ties. Kemudian semua pengawas atau pemantau, ada polisi, teman-teman wartawan juga bisa menyaksikan di TPS-nya (tempat pemungutan suara) masing-masing," pungkas Hasyim.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya akan mempertimbangkan penggunaan kembali kotak suara kardus untuk Pemilu 2024.

Dasco menyebut DPR akan mengkaji terlebih dahulu sebelum memutuskan menyetujui penggunaan kembali kotak suara berbahan kardus atau karton untuk Pemilu 2024.

"Saya juga mendengar KPU akan menggunakan kotak dari karton (kardus) lagi, nanti kita akan meminta komisi teknis dalam hal ini komisi II untuk mengkaji," ujar Dasco kepada wartawan, dikutip Minggu (22/5/2022).

Apabila nantinya hasil kajian Komisi II DPR dinyatakan kardus aman untuk digunakan sebagai kotak suara, maka DPR akan mengizinkan usulan KPU tersebut.

"Apabila kemudian bahan karton tersebut dirasakan aman saya pikir silakan saja, tapi perlu kita kaji," ujar dia.