DPRD Kota Depok Interpelasi Soal KDS, Wali Kota: Saya Belum Tahu

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, saat ditemui usai mengikuti kegiatan di MUI Kota Depok. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Liputan6.com, Depok - Interpelasi yang dilayangkan anggota DPRD Kota Depok hingga kini belum diketahui Pemerintah Kota Depok. Hal itu dilontarkan Wali Kota Depok, Mohammad Idris usai mengikuti kegiatan di MUI Kota Depok.

Idris mengatakan, polemik pengajuan hak interpelasi yang dilakukan anggota DPRD Kota Depok, belum diketahuinya. Bahkan dirinya mengakui bahwa adanya permintaan interpelasi di ketahuinya melalui pemberitaan media.

“Belum sampai ke saya itu, saya baru dengar media saja. Belum tahu, saya belum tahu,” ujar Idris, Selasa (24/5/2022).

Idris menjelaskan, apabila hak interpelasi telah diterimanya, sebagai Wali Kota Depok siap memberikan keterangan terkait program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Menurutnya, program tersebut akan dijelaskan Idris kepada anggota DPRD Kota Depok.

“Kita transparan kok, enggak ada yang ditutup-tutupin,” tegas Idris.

Idris akan menjelaskan terkait program KDS mulai dari alur pendaftaran hingga menakisme pemberian program KDS. Terkait permasalahan KDS yang sempat disinggung anggota DPRD Kota Depok, akan dijelaskan kepada anggota DPRD Kota Depok.

“Pendaftaran semuanya yang namanya KDS ya kan apa sih permasalahannya, kita jelaskan nanti semuanya,” ucap Idris.

Ledakan besar terjadi di Mal Margo City kota Depok Jawa Barat Hari Sabtu (21/8) sore. Salah satu bangunan restoran di lantai satu rusak berantakan akibat ledakan ini.

2 dari 3 halaman

Hak Interpelasi

Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN Kota Depok, Igun Sumarno mengatakan, hak interpelasi merupakan hak anggota DPRD Kota Depok untuk meminta keterangan. DPRD Kota Depok meminta keterangan kepada Pemerintah Kota Depok pada program KDS.

"Kami meminta keterangan kebijakan strategis kepada Pemerintah salah satunya program KDS,” ujar Igun pada sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Selasa (17/5/2022).

DPRD Kota Depok sebelumnya sempat mempertakan program KDS baik dalam pelaksanaan maupun pendistribusian data. Diduga dalam pendistribusian kartu program tersebut dinilai kurang merata kepada warga Kota Depok yang membutuhkan.

"Usulan interpelasi diberikan kepada Ketua DPRD yang sebelumnya telah ditandatangani Wakil Ketua DPRD,” jelas Igun.

Nantinya, berkas yang diberikan kepada Ketua DPRD Kota Depok akan ditindaklanjuti terkait permintaan anggota DPRD Kota Depok. Penyerahan pengajuan hak interpelasi telah disetujui 33 anggota dari 55 anggota DPRD Kota Depok.

"Kami ingin kejelasan penyaluran program KDS mulai dari hulu hingga hilir, terperinci, dan transparan,” ucap Igun.

Igun mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok, khususnya Wali dan Wakil Wali Kota Depok dalam penyaluran program KDS dilakukan secara transparan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui proses dan mekanisme dalam pemberian hingga penggunaan kepada masyarakat.

"Kami menyerukan pada rapat Paripurna untuk menyetujui hak interpelasi terhadap program KDS,” ungkap Igun.

3 dari 3 halaman

Fakta Baru

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKB, Babai Suhaimi mengatakan, terdapat sejumlah fakta baru pada program KDS yang diluncurkan Pemerintah Kota Depok. Dalam pendataan KDS Pemerintah Kota Depok tidak melibatkan pengurus lingkungan.

"Saya sudah crosscheck, menetapkan penerima kartu KDS tidak melibatkan RT, RW, dan Lurah,” ujar Babai.

Babai menuturkan, akibat tidak ada koordinasi dengan pengurus lingkungan, banyak masyarakat Kota Depok yang tidak mengetahui program KDS. Hal itu disebabkan penerima kartu KDS tidak melalui proses penjaringan atau melibatkan pengurus lingkungan yang lebih mengetahui kondisi warga.

"Penerima kartu KDS itu tidak transparan jadi tidak aktual atau fiktif,” pungkas Babai.