HEADLINE: Perwira Aktif TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah, Kembalinya Dwifungsi?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah sudah mulai menunjuk satu-per satu para penjabat atau Pj untuk mengisi para kepala daerah baik di tingkatan provinsi maupun kota dan kabupaten yang masa jabatannya sudah mulai usai, dan baru ada pemilihan lagi di Pilkada 2024.

Bukan hanya soal transparansi yang sempat disorot terkait pemilihan para Pj Kepala Daerah di tahap awal, namun nama para pengganti yang menyandang status TNI dan Polri menuai banyak ragam kecaman, yaitu penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra Asaduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Maluku.

Padahal Andi bukan orang pertama yang berasal TNI dan Polri yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Kemendagri. Ada nama Paulus Waterpauw yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua Barat, yang berasal dari kalangan Polri.

Namun, yang berbeda adalah Paulus sudah pensiun sejak 1 November 2021 dari kepolisian dan menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri. Sedangkan Andi masih berstatus TNI aktif dan menjabat sebagai Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah.

Perludem, Kode Inisiatif, Pusako Andalas, dan Puskapol UI merespon keras terhadap dilantiknya Brigjen TNI Andi sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat. Disebut ada tiga hal yang menjadi permasalahan dalam penujukkannya tersebut.

Pertama, penujukan Penjabat tidak melalui mekanisme yang demokratis. Bila merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Pada Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021, MK mengingatkan pentingnya klausul secara demokratis tersebut dijalankan.

Dalam implementasinya, MK juga memerintahkan agar pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana yang tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk transparansi. Namun, Kemendagri tidak melibatkan publik dalam pemilihan Brigjen Andi sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat. Kepmendagri tentang pengangkatan yang bersangkutan bahkan sempat tak bisa diakses secara luas oleh pubik.

"Di samping itu, Kemendagri hingga sekarang tidak kunjung membuat aturan pelaksana seperti yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi," kata Kahfi Adlan Hafiz dari Perludem, dalam keterangan yang diterima pada Rabu (25/5/2022).

Yang kedua, UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur bahwa penjabat bupati atau wali kota hanya dapat berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

"Sementara itu, jabatan Kabinda yang diemban Brigjen Andi Chandra, bukan merupakan JPT Pratama sebagaimana disyaratkan oleh UU Pilkada. Lebih jauh, bila merujuk pada UU Intelijen Negara dan Perpres 90/2012 tentang BIN, jabatan-jabatan di BIN bukanlah jabatan ASN, seperti yang didefinisikan dalam UU ASN. Dapat disimpulkan bahwa Brigjen Andi tidak memenuhi kriteria seperti yang disyaratkan UU Pilkada," tutur Kahfi.

Adapun, yang ketiga selain bukan pejabat JPT Pratama, Brigjen Andi Chandra juga masih merupakan prajurit TNI aktif. Penunjukannya sebagai Pj Bupati tentu bertentangan dengan UU 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang tersebut menentukan bahwa prajurit hanyadapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Hal ini demi membangun institusi TNI yang profesional, tidak terikat pada kepentingan politik, dan penghormatan atas supremasi sipil.

"Tiga persoalan yang telah diuraikan di atas, menjelaskan bahwa penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin bertentangan dengan hukum dan amanat reformasi. Hal ini juga menujukkan lemahnya komitmen Kemendagri dalam melaksanakan amanat reformasi, menjalankan hukum, serta menjamin prinsip demokrasi dalam penujukkan PJ. Kepala Daerah," kata Kahfi.

Karena itu, pihaknya meminta sejumlah tuntutan. Diantaranya, mendesak Kemendagri untuk membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi ChandraAs’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Kemudian, menuntut Kemendagri agar melaksanakan amanat reformasi, menjalankan hukum, dan menjamin prinsip demokrasi dalam penunjukan Pj Kepala Daerah dalamrangka mengisikekosongan kekuasaan di daerah-daerah yang kepala daerahnya telah habis masajabatannya.

"Mendesak Kemendagri untuk tidak menunjuk prajurit TNI dan Polri aktif untuk menjadi Pj Kepala Daerah karena bertentangan dengan hukum, khususnya UU TNI, UU Polri, UUPilkada, dan Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021," tutur Kahfi.

Pihaknya juga meminta pemerintah agar segera menerbitkan aturan pelaksana tentang pengakatan penjabat kepala daerah yang sesuai dengan perintah Putusan MK dan prinsip-prinsip demokrasi, dengan mekanisme yang menjamin keterbukaan, akuntabel, dan partisipatif.

"Mendesak Kemendagri agar membuka nama-nama calon Penjabat Kepala Daerah yang akan ditunjuk sebagai bentuk transparansi sehingga publik dapat melihat dan menilai proses penunjukan Pj yang demokratis," kata Kahfi.

Berpotensi Bangkitkan Kenangan Dwifungsi ABRI

Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah ini bisa mengingatkan kembali terhadap dwifungsi ABRI.

Sekedar pengingat saja, dwifungsi ABRI ini pernah dijadikan undang-undang tepatnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI yang salah satu pasalnya menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Dwifungsi ABRI yang sudah sangat luas itu. Pasal 6 UU ini menyebutkan:

"Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik".

"Kalau menurut saya bisa dibaca seperti itu. Karena dengan adanya penjabat dari unsur TNI/Polri tidak sesuai dengan semangat reformasi. UU pun mengatakan prajurti TNI/Polri hanya bisa menduduki jabatan setelah mengundurkan diri dari jabatannya," kata Khoirunnisa kepada Liputan6.com, Rabu (25/5/2022).

Senada, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan, putusan MK dengan UU TNI dan Kepolisian sejalan yakni melarang bagi para TNI dan polisi aktif untuk mengisi jabatan Pj Kepala Daerah.

"Apa maksud dari TNI Polri aktif itu? TNI dan kepolisian aktif yang kemudian belum pensiun. Jadi jangan alasannya karena dia sedang menjabat di tempat lain, tidak. Tetap dia aktif sebagai polisi. Wong kalau dipanggil oleh bosnya dia pasti datang ya, tidak mungkin tidak karena memang dia masih statusnya aktif. Hanya dibantu tugaskan di tempat lain yang sudah ditentukan oleh undang-undang, baik di UU 34 maupun UU Nomor 2 yang melarang TNI dan Kepolisian untuk kemudian menjadi kepala daerah kecuali mereka penisun," kata dia kepada Liputan6.com, (25/5/2022).

Kemudian, dengan adanya putusan MK tersebut, membuat Mendagri harus membentuk peraturan pelaksana untuk memperjelas dilarangnya TNI maupun Polri aktif menjabat sebagai Pj Kepala Daerah.

"Kalau Pak Menteri Dalam Negeri-nya menggunakan asas kehati-hatian atas asas pemerintahan yang baik ya, maka mestinya dia mematuhi syarat dari MK untuk membuat Peraturan Pelaksana. Nah ini kan ingin menempatkan anggota dan TNI yang aktif ini serta penunjukan orang-orang di lingkaran Pak Menteri ini kan ditujukan tanpa ada pagar pembatas. Kan beliau, alpanya beliau terhadap putusan MK ini, beliau itu termasuk yang kerap melakukan pelanggaran terhadap putusan MK termasuk di soal penunjukan kepala daerah ini," jelas Feri.

Dia pun menuturkan, Dwifungsi ABRI di pemerintahan sekarang sudah memang pelan-pelan dihidupkan. "Contoh dulu Dirjen Imigrasi tuh anggota kepolisian itu," kata Feri.

"Saya bisa katakan kalau dari peraturan yang ada, rezim pemerintahan Pak Jokowi mengembalikan dwifungsi itu. Hanya bahasanya saja yang tidak digembar gemborkan," sambungnya.

Adapun putusan MK yang dimaksud berada pada putusan MK nomor 15/PUU-XX/2022, di mana dalam petikan pertimbangannya berbunyi:

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU 34/2004 ditentukan pada pokoknya prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara itu, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Dalam hal prajurit aktif tersebut akan menduduki jabatan-jabatan tersebut harus didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen (kementerian) dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud. Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 ditentukan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. “Jabatan di luar kepolisian" dimaksud adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Polri.

Ketentuan ini sejalan dengan UU 5/2014 yang membuka peluang bagi kalangan non-PNS untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya tertentu sepanjang dengan persetujuan Presiden dan pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden [vide Pasal 109 ayat (1) UU 5/2014]. Selain yang telah ditentukan di atas, UU 5/2014 juga membuka peluang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif [vide Pasal 109 ayat (2) UU 5/2014]. Jabatan pimpinan tinggi dimaksud dapat pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama [vide Pasal 19 ayat (1) UU 5/2014].

Artinya, sepanjang seseorang sedang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah.