PDIP soal Anggota TNI-Polri Jabat Pj Kepala Daerah: Kalau Sesuai Konstitusi, Silahkan

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai Pj kepala daerah mesti segera dikoreksi.

"Saya kira ini babak-babak awal. Kalau ini tidak segera dicegah, apa yang sedang terjadi dengan memberikan semacam peluang kepada TNI/Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil," kata Lucius dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (28/5/2022), seperti dilansir Antara.

Hal itu dia ungkapkan untuk menanggapi penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

"Saya kira ini babak yang di 1998 lalu juga ditakutkan oleh publik ketika kemudian TNI/Polri menduduki jabatan sipil," kata dia. 

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengingatkan pentingnya patuh kepada rambu-rambu yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pj Kepala Daerah.

“Agar penjabat bisa bekerja dengan baik, maka pengangkatannya mesti sejalan dengan rambu-rambu putusan MK,” kata Titi ketika menyampaikan paparan dalam Webinar Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang disiarkan di kanal YouTube Hukum Administrasi Negara FHUI, Jumat (28/5/2022), seperti dilansir Antara.

Dengan demikian, tutur Titi melanjutkan, penjabat dapat menghindari spekulasi dan kontroversi, serta diikat oleh mekanisme evaluasi yang terukur.

Salah satu dari rambu-rambu yang ia jelaskan adalah penunjukan Pj Kepala Daerah dapat dibenarkan sepanjang penjabat yang ditunjuk adalah sosok yang memenuhi kualifikasi oleh undang-undang, serta kinerjanya dapat dievaluasi oleh pejabat yang berwenang setiap waktu.

“Dan bahkan, mungkin dapat dilakukan penggantian apabila dipandang tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik,” ucap Titi.

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, yang menolak untuk melantik tiga orang penjabat (Pj) di daerahnya.

Dia beralasan, para Pj kepala daerah tersebut bukan hasil dari usulannya sebagai seorang gubernur, melainkan usulan dari Mendagri.

Terkait hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian angkat bicara. Menurut dia, itu sudah dikomunikasikan dengan Ali Mazi.

"Khusus Sultra saya sudah komunikasikan dengan Pak Gubernur dan beliau memahami masalah itu," kata dia dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022).

Menurut Tito, usulan tersebut bukanlah hak daripada Gubernur, melainkan hak prerogatif presiden.

"Mohon maaf saya dengan segala hormat kepada teman-teman gubernur, bukan berarti usulan itu adalah hak daripada gubernur. Ini UU memberikan prerogatif kepada Bapak Presiden, untuk gubernur kemudian didelegasikan kepada Mendagri untuk bupati dan wali kota," kata dia.

Dia pun menegaskan, usulan Pj kepala daerah telah diatur sesuai mekanisme undang-undang dan asas profesionalitas.