Jokowi dan KPU Ingin Masa Kampanye Pemilu 2024 Dipersingkat Jadi 90 Hari

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpandangan sama bahwa sebisa mungkin masa kampanye pada Pemilu 2024 dipersingkat. Hal ini agar kampanye lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama.

Dengan begitu, kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari. Hal ini disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5/2022).

"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," jelas Hasyim dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin (30/5/2022).

Dalam pertemuan itu, KPU juga melaporkan perkembangan penyelenggaraan pemilihan umum, terutama untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Mulai dari, anggaran atau pendanaan pemilu, fasilitas sarana dan prasarana pemilu, dan hubungan untuk personel penyelenggaraan pemilu.

"Bapak Presiden tadi menyambut baik laporan kami KPU tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 dan beliau memberikan dukungan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar Hasyim.

Menurut dia, Jokowi mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana sudah dijadwalkan. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, pemungutan suara untuk pemilu pada hari Rabu, 14 Februari 2024. 

"Jadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya," kata dia.

Hasyim menyampaikan Jokowi akan memerintahkan sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU.

Para menteri tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

"Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan," tutur dia.

Selain itu, Jokowi berpesan kepada seluruh jajaran KPU baik KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu.

Beberapa indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.