Polda Banten Tetapkan 4 Orang Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Spa Sampah

Liputan6.com, Jakarta Polda Banten menetapkan empat tersangka pelaku korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Stasiun Pemberhentian Sementara (SPA) sampah di Desa Negara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten.

Bukan hanya korupsi, adapun tersangka juga mengubah Surat Keputusan (SK) Bupati Serang, nomor 539 tanggal 11 Mei tahun 2020.

"Mark up pengadaan lahan lebih dari 300 persen dari harga yang dibayarkan ke pemilik lahan hanya senilai Rp 330 juta. Pemkab Serang membayarkan Rp 1,3 miliar," kata Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Shinto Silitonga, Senin (30/05/2022).

Dia mengatakan, para tersangka berinisial SP alias Budi (61) yang kini sudah pensiun sebagai Kepala Dinas LH, kemudian TM alias Toto (47) sebagai Kabid Sampah dan Taman pada Dinas LH, AH alias Asep (57) sebagai Camat Petir dan TE alias Toto (48) menjabat Kades Negara Padang.

Shinto mengatakan, awal kasus korupsi bermula saat keluarnya SK Bupati Serang bernomor 539 tanggal 11 Mei 2020 yang menunjuk Desa Mekarbaru dijadikan lokasi pembangunan SPA. Kemudian warga setempat menolak pembangunannya.

Karena ditolak, Kades TE alias Toto mengajukan pemindahan lokasi ke Desa Negara Padang, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten.

Dia pun mendapatkan tanah seluas 2.561 meter persegi dan diajukan harganya Rp menjadi Rp 1,3 miliar, namun harga sebenarnya Rp 330 juta.

Pemkab Serang mentransfer pembayaran ke rekening TE alias Toto selaku Kades Negara Padang, karena dianggap sebagai pemilik lahan yang akan dibangun.

"SK-nya dipalsukan. (Kemudian) mentransfer pembayaran lahan tidak langsung ke pemilik lahan, namun melalui kepala desa," kata Shinto.