Elite PDIP: Ganjar Pranowo 8 Tahun Jadi Gubernur Kerjanya Apa Selain Main Medsos

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah hubungan partainya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merenggang. Hasto mengatakan, persepsi itu dibuat-buat sebagai skenario politik yang digalang pihak di luar.

"Renggang, dekat, jauh itukan persepsi yang suatu skenario politik yang digalang pihak lain," ujar Hasto di sela Festival Kopi Tanah Air di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Jumat (27/5/2022)

Hasto mengatakan, Ganjar Pranowo merupakan salah satu kepala daerah yang merupakan hasil kaderisasi PDIP. Ia memastikan hubungan Ganjar dan partai tidak ada masalah.

"Bagi PDIP, Pak Ganjar, Pak Olly Dondokambey, Pak Koster adalah gubernur yang lahir dari proses kepemimpinan partai," kata dia.

Selain itu, Ganjar juga turut hadir dalam setiap agenda yang digelar PDIP. Misalnya dalam Festival Kopi Tanah Air, Ganjar juga ikut hadir memantau secara daring.

"Tadi seluruh gubernur PDIP ikut laporan dari kepala sekretariat, Pak Koster ikut, Pak Olly Dondokambey ikut, Pak Ganjar juga ikut," ucap Hasto.

PDIP enggan menanggapi lebih serius terkait hasil survei yang kerap menempatkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di posisi atas sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2024.

Ganjar diketahui merupakan kader PDIP. Popularitas Ganjar nyaris selalu di angka dua digit dalam survei-survei yang digelar sebelumnya, bersaing dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, berpendapat bahwa setiap saat angka survei bisa berubah dari responden. Apalagi, jumlah warga Indonesia begitu besar.

"Kalau survei kan berdasarkan berbagai responden yang setiap saat bisa berubah, jumlah rakyat Indonesia begitu besar," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Hasto menjelaskan, naik turunnya elektabilitas dalam survei capres berdasarkan aspek kerja kolektif, atau turun ke bawah, bukan kerja orang per orang. Dia menekankan, partainya digerakkan semangat gotong-royong.

"Terlalu berbahaya bagi suatu bangsa kalau hanya berdasar kekuatan orang perorang," katanya.

Dia mengatakan, yang dilakukan PDIP adalah menghimpun kekuatan yang sesungguhnya dengan bersatu padu dari gerak rakyat.

"Kekuatan bangsa adalah kekuatan keterpaduan dari gerak rakyat yang di-direction oleh seorang pemimpin. Itulah yang dilakukan PDIP," pungkasnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggandeng Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Jawa Tengah untuk membuat rumusan penyelesaian permasalahan banjir rob.

Hal itu disampaikan Ganjar saat membuka musyawarah provinsi Inkindo Jawa Tengah di Gumaya Hotel, Jalan Gajahmada Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah. 

Ganjar menyampaikan, untuk menyelesaikan permasalahan banjir rob di Jawa Tengah dibutuhkan inovasi dan teknologi baru. Menurut Ganjar, Inkindo memiliki kemampuan untuk merealisasikannya.

Salah satunya dengan membuat desain tanggul yang kuat dan efektif. Di samping itu, pemetaan pembuatan tanggul di daerah rawan juga harus tepat. Sehingga antisipasi dan pencegahan banjir rob bisa dilakukan sedini mungkin. 

"Teman-teman Inkindo saya kasih PR soal rob. Ini penanggulangan secara fisiknya seperti apa dan cepat," ujar Ganjar dalam keterangannya, Selasa (31/5/2022). 

"Sehingga kita butuh teknologi baru, referensi baru. Saya kira Inkindo punya kesempatan mendesain, merumuskan dan diaplikasikan secara nyata," sambung Ganjar. 

Ganjar mengatakan, penyelesaian masalah banjir rob tidak akan selesai jika penanganannya hanya mengandalkan pembuatan tanggul dari karung pasir. Menurut Ganjar, diperlukan tanggul permanen yang dibuat dengan membuat lubang di sekitar pesisir laut. 

Provinsi Jawa Tengah kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2021.

Hal itu disampaikan Perwakilan BPK Jawa Tengah pada rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir dalam rapat ini mengatakan, capaian WTP ini merupakan yang ke-11 selama masa kepemimpinan Ganjar.

"Alhamdulillah saya dapat dukungan dari banyak teman-teman, termasuk DPRD sehingga ketika mengelola keuangan hasil pemeriksaan BPK bisa WTP sampai 11 kali," kata Ganjar usai rapat, Rabu (25/5/2022).

Kendati demikian, tetap ada sejumlah catatan dari BPK sebagai bahan evaluasi untuk Provinsi Jawa Tengah. Antara lain soal sekolah, infrastruktur hingga penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Ganjar mengaku membutuhkan data akurat terkait pengentasan kemiskinan. Data penduduk miskin dibutuhkan agar program bantuan dari pemerintah yang selama ini berjalan tidak salah sasaran.

"Bukan berarti kita asik-asik aja. Ada beberapa catatan pengelolaan aset kita, terutama terkait sekolah dan infrastruktur mesti dikejar. Catatan ini terkait pensertifikatan sehingga perlu program khusus," ungkap Ganjar. 

"Penanggulangan kemiskinan dan efektivitasnya catatannya bagus. Ada yang tidak efektif, sebagian penerimaan kepada masyarakat miskin. Kita improve memperbaiki sistem itu dan semua harus berbasis data, mesti clear and clean," lanjut Ganjar.