Pesan PKS Harap Pancasila Jadi Pemersatu Bangsa Indonesia

Salim berpesan, sebagai bagian dari bangsa yang majemuk dengan kesenjangan atau disparitas sosial ekonomi yang masih cukup tinggi, kita semua, khususnya para pemimpin Indonesia harus pandai mengolah rasa kebangsaan, memiliki, kebersamaan, dan persatuan serta kesatuan di antara sesama anak bangsa.

"Itu semua bisa terwujud jika kita semua punya komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," terang Salim. 

Salim mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mensyukuri anugerah ke-bhineka-an Indonesia. Menurutnya, bukan perbedaan yang menjadi fokus, tetapi persatuan untuk mengokohkan ke-Indonesia-an.

"Bukan perbedaan yang terus kita bicarakan apalagi kita pertentangkan, tapi pemerataan pembangun dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," terang dia,

"Pancasila memerintahkan kita untuk menghidupkan semangat kebersamaan atau kolaborasi, semangat empati dan kepedulian, serta semangat solidaritas sosial dalam tubuh bangsa ini, insya Allah rasa kebangsaan kita akan semakin kuat sekaligus menjadi modal dasar pembangunan yang berkeadilan," pungkas Salim.

Sebelumnya, saat Hari Lahir Pancasila hari ini, Rabu (1/6/2022), Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai working ideology kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa yang sudah final. Mengikat seluruh rakyat dan pemerintahan negara untuk menaatinya. Maka tidak ada pilihan agar ia terus relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus jadi working ideology yang memandu kebijakan negara dan tata kehidupan berbangsa," ujar Jazuli melalui ketreangan tertulis, Rabu (1/6/2022).

Anggota Komisi I DPR ini menekankan aspek penting dari Pancasila sebagai working ideology dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang kerap kali diabaikan dalam kebijakan pemerintahan negara.

Jazuli menilai, kebijakan bidang ekonomi masih jauh dari semangat nilai-nilai Pancasila dan hal tersebut harus serius diperhatikan.

"Kecenderungan dominasi liberalisme, kapitalisme, dan oligarkis dari kebijakan-kebijakan sektor ekonomi harus serius dikoreksi karena bertentangan dengan nilai keadilan sosial atau demokrasi ekonomi dari Pancasila," ucap dia.

Menurut Jazuli, apabila dominasi ekonomi liberal kapitalistik ditambah keberpihakan kebijakan pada pada oligarki tidak dikoreksi serius, maka asa kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial ekonomi akan semakin jauh dari harapan. Hal itu secara nyata melemahkan ideologi Pancasila.

"Karena itu PKS mengoreksi bahkan dengan tegas menolak sejumlah rancangan undang-undang sektor ekonomi yang bercorak liberil-kapitalistik. PKS juga menolak RUU dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada oligarki daripada keadilan sosial. Diantaranya seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, UU HKPD dll," terang Jazuli.

Selain itu, Jazuli menegaskan, PKS menolak penghapusan subsidi dan pelepasan harga-harga kebutuhan pokok seperti TDL, BBM, sembako dll, pada mekanisme pasar tanpa ada intervensi untuk menjaga daya beli rakyat miskin.

"Itu semua kita lakukan untuk menjaga ideologi Pancasila tetap hidup dan dipedomani dalam kebijakan negara sebagai working ideology," pungkas Jazuli.