Kepala IKN Sebut Pembangunan Ibu Kota Baru Libatkan 200 Ribu Pekerja

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mencapai Rp 466 triliun. Menurut dia, sekitar 20 persen kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.

"Hitungan sementara Rp466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN," jelas Jokowi seperti dilihat dari tayangan Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Selain APBN, kata dia, anggaran pembangunan IKN juga akan beradal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta, BUMN, hingga obligasi publik.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai akema yang ada," ujarnya.

Jokowi menekankan pemindahan IKN dilakukan untuk pemerataan ekonomi yang selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Dia berharap pemindahan IKN dapat mengurangu beban yang ada di Pulau Jawa.

"Harus ada magnet yang lain sehingga dari 17 ribu pulau tidak menuju ke Jawa ke Jawa ke Jawa. Sehingga, beban Pulau Jawa, beban Jakarta tidak semakin berat. Jadi, dimulai dari sana, pemerataan dan keadilan," tuturnya.

Dia menuturkan bahwa pemindahan IKN merupakan pekerjaan besar dan membutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun untuk menyesaikannya. Untuk itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam pemindahan IKN.

"Ini sekali lagi pekerjaan besar, pekerjaan tabg sulit sehingga diperlukan kolaborasi, kerja sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dari BUMN, dari masyarakat, TNI, Polri dan seluruh komponen bangsa ini," pungkas dia.

"Agar dukungan yang ada betul betul bisa kita maksimalkan dalam rangka mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara," sambung Jokowi.