Hadiri Silatnas NasDem, Erick Thohir Sebut Pancasila Jadi Dasar Utama BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengaku sependapat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bahwa ideologi Pancasila tidak bisa ditawar lagi. Hal ini disampaikan Erick Thohir dalam silaturahmi nasional (silatnas) bidang sayap dan badan DPP Partai NasDem bertajuk "Kita Pancasila: Pancasila Menjawab Tantangan Zaman" di Ballroom DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

"Ada catatan penting dari Pak Surya Paloh bahwa tentu perbedaan itu akan terus terjadi di dalam diri kita, pertanyaannya, bisa tidak kita tetap solid menjaga pancasila?" tanya Erick kepada sejumlah organisasi sayap partai politik, organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan yang hadir dalam silatnas tersebut.

Dalam sudut pandang ekonomi, Erick Thohir menyebut sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu fundamental bagi Indonesia. Terlebih, di tengah tantangan pandemi dan era disrupsi saat ini dengan hadirnya gelombang digitalisasi yang mengubah model bisnis, jenis pekerjaan, hingga aktivitas masyarakat.

"Kita lihat lagi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, karena pandemi atau dengan perubahan yang terjadi pada rantai pasok," ucap Erick.

Erick menyebut Pancasila menjadi dasar utama bagi BUMN dalam menjaga keseimbangan ekonomi bangsa. Erick mengatakan, Indonesia bukan Amerika Serikat (AS) yang tidak mempunyai BUMN lantaran menganut kapitalisme dan pasar yang terbuka. Namun, model BUMN Indonesia juga bukan seperti di Cina atau negara-negara Timur Tengah.

"Saat ditanya ADB, World Bank, saya jawab Indonesia jelas fondasi negaranya demokrasi, jadi model yang kita terapkan mirip negara-negara skandinavia seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, yang mana BUMN tetap ada sebagai korporasi yang sehat, bukan korporasi yang sakit," ungkap Erick.

Dalam model ini, ucap Erick, merupakan penyeimbang saat negara membutuhkan, dengan melakukan intervensi saat pasar tengah bergejolak. Hal ini dilakukan BUMN saat intervensi harga masker hingga minyak goreng.

"Akhirnya World Bank menulis peran BUMN di Indonesia memang diperlukan, tentu dengan korporasi yang sehat sehingga bisa menjaga keseimbangan. Ini yang saya lihat Pancasila dalam konteks ekonomi," kata Erick.