Jokowi Digugat ke PTUN Terkait Minyak Goreng, Ini Tanggapan Stafsus Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo, Dini Shanti Purwono angkat suara soal adanya gugatan terhadap Presiden Jokowi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait minyak goreng. Menurut Dini, gugatan itu adalah hak konstitusional warga negara dan Presiden menghormati hak tersebut.

"Jadi silahkan saja diajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Dini kepada awak media, Selasa (7/6/2022).

Dini mengaku, belum bisa memberikan komentar secara spesifik. Sebab, sampai saat ini pihaknya belum menerima salinan gugatan tersebut.

"Kami harus mempelajari terlebih dahulu apa yang menjadi obyek sengketa dalam hal ini. Karena objek sengketa PTUN itu kan keputusan TUN, jadi kita harus lihat nanti persisnya keputusan TUN yang mana yang disengketakan. Kami akan cek apakah salinan gugatan sudah diterima Setneg," jelas Dini.

Dini memastikan, Pemerintah tidak akan abai terkait gejolak ketersedian dan fluktuasi harga minyak goreng. Dia juga memastikan sejauh ini Pemerintah telah berupaya mengimplementasikan sejumlah kebijakan untuk mengamankan ketersedian dan kestabilan harga minyak goreng.

"Perbaikan tata kelola minyak goreng sudah dan akan terus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Mulai dari kewajiban pasokan CPO dalam negeri, subsidi bagi produsen minyak goreng, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga membatasi ekspor CPO," ungkap Dini.

Sebagai informasi, Per 30 April 2022, Pemerintah sudah berhasil menyalurkan minyak goreng curah sebanyak 211,6 ton. Hal itu terus dipantau oleh Kementerian Perindustrian. Selain itu, pemerintah juga sudah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng kepada 5,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Lebih dari itu, pada tanggal 17 Mei 2022, Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN juga telah meluncurkan program MigorRakyat yang bertujuan untuk menghadirkan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

"Pemerintah sebenarnya sudah berupaya dan cukup responsif terhadap isu kelangkaan migor ini. Nanti bisa dijelaskan semuanya dengan lebih rinci dalam proses persidangan," Dini menandasi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.