Jokowi dan DPR Diminta Segera Sahkan Beleid DOB Papua

Liputan6.com, Jakarta - Forum Mahasiswa Orang Asli Papua untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) menggelar aksi demo di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Juni 2022.

Mereka membawa sejumlah tuntutan yang mendesak Presiden Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan dan menandatangani Undang-Undang daerah otonomi baru (DOB) di 3 Provinsi Papua yaitu, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah.

"Karena kami melihat DOB ini adalah solusi dan strategi untuk pembangunan di tanah Papua. Sehingga dengan itu kami turun hari ini untuk mendesak agar Undang-Undang tersebut bisa disahkan dalam bulan ini," ujar Koordinator Aksi, Charles Kosay dalam keterangan diterima, Selasa (7/6/2022).

Charles berargumen, desakan dilakukan lantaran pengelolaan masalah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat di Papua hingga saat ini belum berjalan baik. Menurut dia, beberapa kabupaten ini masih dalam daerah terisolasi.

Selain itu, problema kesehatan dan pendidikan juga belum terjangkau, guru atau tenaga pengajar maupun tim medis atau tenaga medis belum semua bisa merata. Terlebih, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan gedung-gedung juga terjadi ketimpangan.

"Sehingga dengan adanya pemekaran ini akan membantu untuk membuka daerah-daerah terisolasi tersebut," kata Charles.

Charles percaya, adanya pemekaran di Papua akan berdampak positif bagi orang asli Papua. Dia memandang, dari segi politik dalam UU Otsus kemarin, sudah disebut dalam Pasal 76 adanya kewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengangkat hak dan martabat orang asli Papua dari segi ekonomi dan politik.

"Jadi dari dua provinsi menjadi lima provinsi, dari lima provinsi ini hak-hak politik orang Papua akan masuk di situ tanpa jalur partai, karena sudah mengikat UU Otsus. Di situ lah kesejahteraan orang Papua akan terlihat," yakin dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik sejumlah penjabat (Pj) gubernur untuk lima provinsi, yaitu Banten, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo dan Papua Barat dengan masa jabatan hingga pemilihan kepala daerah periode...

2 dari 2 halaman

Alasan Kuat Desakan DOB di Papua

Charles merinci, setidaknya ada empat alasan kuat mengapa beleid tersebut harus disahkan. Berikut poinnya:

1. Memperpendek jalur logistik di Tanah Papua yang secara geografis penuh dengan tantangan alam. Sehingga pemenuhan kebutuhan logistik dapat dilakukan dengan cepat, efektif, efisien dan murah.

2. Memperpendek tali komando administrasi, sehingga pelayanan masyarakat dari pemerintah daerah dapat dengan cepat dinikmati masyarakat, terutama di daerah terpencil.

3. Memeratakan hasil pembangunan yang selama ini praktis hanya dinikmati oleh para penduduk orang asli Papua OAP yang berada di perkotaan, yang infrastrukturnya telah dibangun.

4. Membuka lapangan kerja baru bagi OAP yang selama ini dikeluhkan relatif belum sepadan dengan para pendatang karena tingkat bersaing mereka masih perlu ditingkatkan.

Latar Belakang DOB di Papua

DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) dari pemerintah terkait pembahasan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Yaitu, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Surpres tersebut diberikan ke DPR pasca disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa 12 April 2022.

Dalam RUU tersebut disebutkan Provinsi Papua Selatan akan menjadikan Merauke sebagai ibu kota, kemudian ibu kota Provinsi Papua Tengah akan berada di Timika, dan ibu kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah adalah Wamena.

Infografis Baku Tembak TNI Vs KKB Papua. (Liputan6.com/Abdillah)

Disandera 1,5 Tahun, Pilot Susi AIr Kapten Philip Mark Marthens Dibebaskan

Foto yang diambil dan dirilis pada tanggal 3 November 2024 oleh Istana Kepresidenan Indonesia ini menunjukkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto (tengah) sedang mengoperasikan mesin pemanen modern atau combine harvester di sebuah ladang yang digarap sebagai bagian dari skema nasional untuk mencapai swasembada pangan, dalam kunjungannya ke desa Telaga Sari, Merauke, Provinsi Papua Selatan. (Foto: Handout/ISTANA KEPRESIDENAN RI/AFP)

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto saat meresmikan pembentukan Batalyon Penyangga Daerah Rawan (Yon PDR) di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (2/10/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Papua
DOB Papua
DOB