KPU Sebut Ada 45 Parpol Alamat Kantornya Tak Sesuai Data Kemenkumham

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengelar simulasi fungsi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Kamis (9/6/2022) di Ballroom Hotel Inn Hayam Wuruk, Jakarta Barat. (Foto: Winda Nelfira/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Anggota KPU Ketua Divisi Teknis Kepemiluan Idham Holik menjelaskan uji coba atau simulasi Sistem Informasi Partai Politik ini diikuti oleh peserta pengguna Partai Politik (Parpol).

Dalam kegiatan ini hadir sebanyak 26 parpol dari 75 Parpol yang dikirimi undangan oleh KPU.

"Parpol berbadan hukum yang dikirim undangan sebanyak 75 parpol. Undangan yang terkirim dan diterima ada 30 parpol, dan sampai saat ini yang hadir sebanyak 26 parpol," kata Idham pada acara Simulasi Fungsi Sipol di Ballroom Hotel Holiday Inn, Jakarta Barat, Kamis (9/6/2022).

Sementara, Kepala Biro Teknis KPU, Melgia Carolina menambahkan ada 45 parpol yang tidak memiliki alamat kantor yang sesuai dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sehingga sulit bagi KPU untuk mengirimkan undangan pada parpol yang bersangkutan.

"45 parpol tidak dapat kami kirimkan surat tersebut, karena alamat kantor yang sesuai dari Kemenkumham tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan," jelas Melgia.

Menurut dia, KPU tidak dapat mengantarkan undangan tersebut dan harus membawanya kembali. Melgia menyebut KPU memastikan akan menggunakan Sipol dalam proses pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang.

Simulasi Sipol dengan peserta parpol ini merupakan bentuk kesiapan KPU dan Parpol memasuki tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai pada 14 Juni 2022 ini.

2 dari 3 halaman

Lebih Modern

Komisioner KPU August Mellaz menambahkan bahwa simulasi ini juga sebagai bentuk kesiapan KPU dan Parpol memasuki tahapan Pemilu 2024 yg akan dimulai pada 14 Juni 2022 ini.

"Sebenarnya acara ini didedikasikan untuk menunjukkan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan berbagai tahapan Pemilu 2024," kata dia.

August berharap kegiatan ini dapat menjadi fondasi baru membangun sistem partai yang lebih modern. Terlebih kata dia terkait data administrasi yang terdokumentasi dengan baik.

"Harapannya ini bisa menjadi satu bangunan tradisi baru untuk sistem partai yang modern terdokumentasi dengan rapi ada kesepahaman baik antara KPU maupun partai politik agar proses-proses administrasi dan nanti sampai verifikasi lapangan juga berjalan baik," kata August.

3 dari 3 halaman

Mendengar Respon

August menyatakan simulasi ini juga dalam rangka mendengar respons dari parpol terhadap sistem informasi yang telah dibangun KPU.

Menurut dia, nantinya dari simulasi ini KPU akan menerima masukan yang disampaikan parpol demi menyempurnakan sistem informasi yg disiapkan.

"Jadi proses ini progresnya masih berjalan. Tentu kita juga akan mendengarkan bagaimana input yang akan jadi respons dari partai politik dimaksudkan dalam rangka menyempurnakan sistem yang kita pergunakan menjadi sistem yang kita sepakati bersama untuk membangun dan menyiapkan kesuksesan Pemilu 2024 mendatang," jelasnya.

Hingga Hari Ini, Mahkamah Konstitusi Terima 211 Gugatan Hasil Pilkada Serentak 2024