Teka-Teki Reshuffle Kabinet, Masih Tarik Ulur?

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, menekankan bahwa reshuffle kabinet harus dilakukan. Tapi, dia berharap menteri pengganti nanti juga tidak sibuk cari panggung juga untuk Pemilu 2024.

Saya kira memang harus segera dilakukan reshuffle, jangan sebuah wacana saja,” kata Masinton dalam diskusi daring MNC Trijaya, Sabtu (11/6/2022).

"Jadi perlu? tanya moderator.

"Ya harus!," jawab Masinton.

Meski begitu, Masinton menghormati jika hal itu adalah hak prerogatif presiden. Dia berharap apabila ada reshuffle, menteri yang baru fokus pada tugas dan pekerjaannya.

"Jangan juga menteri yang baru diganti memanfaatkan buat kampanye lagi," ujar Masinton.

Terkait siapa yang sosok yang layak diganti, Masinton menyinggung soal menteri yang dinilainya sering 'nampang' padahal tidak memiliki partai.

"Tampangnya ada di mana-mana, tidak punya parpol, tapi 'nyalon'. Kalau ketum parpol kita pahami, mungkin itu tugas dari partainya. Kalau ini, tidak punya partai mejeng di mana-mana, mejeng tuh dengan prestasi," sindir Masinton.

Domain Presiden

Politikus Partai NasDem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate menyampaikan bahwa reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Dia pun enggan membenarkan isu perombakan di tubuh kabinet kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diduga dilakukan pada 15 Juni 2022 nanti.

"Kan itu sudah kami sampaikan itu domainnya Presiden, jadi saya tidak mengandai andai apakah itu dari NasDem atau dari rekan koalisi yang lain, atau kah dari profesional. Itu sepenuhnya domain Presiden," tutur Johnny di Tower NasDem, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).

Johnny menyatakan, sikap NasDem dari awal pembentukan kabinet, merombak kabinet, hingga merubah kabinet adalah sepenuhnya mengikuti dan menghormati hak prerogratif Presiden Jokowi.

"Apabila Bapak Presiden melihat perlu ada penyempurnaan, reposition, atau perubahan posisi dalam rangka mengantisipasi perubahan geostrategis dan perubahan tantangan dunia terhadap Indonesia, maka itu kita hormati. Sedangkan tanggal, apa, kapan, siapanya, apakah benar akan terjadi, sekali lagi itu domain Presiden," jelas dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi isu reshuffle atau perombakan kabinet yang kabarnya akan dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 15 Juni mendatang. Namun, Airlangga mengaku belum mengetahui isu tersebut. Dia juga mengatakan, tidak ada informasi yang dia terima mengenai reshuffle kabinet.

"Wah engga ada, kita engga ada (terima info reshuffle), tidak ada bocoran, tidak ada," kata Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/6/2022).

Terkait isu adanya larangan menteri ke luar daerah sebelum 15 Juni 2022, Airlangga menyebut hal tersebut bukanlah ranahnya untuk menjawab. Dia juga meminta awak media untuk menanyakan langsung ke Jokowi.

"Sebaiknya ditanyakan ke Bapak Presiden, (itu) bukan domain kami," ujar dia.

Kendati begitu, Airlangga menyerahkan keputusan soal reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. Dia juga siap bekerja sama dengan siapapun yang masuk ke kabinet Indonesia Maju.

"Dengan semua pun siap, kan kabinet harus kompak," ucap Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari Istana terkait kabal bakal adanya reshuffle kabinet pada Rabu, 15 Juni 2022.

"Kami juga sudah mendengar dari teman-teman media tanggal 15 Juni akan ada reshuffle, nah berhubung itu datang dari teman media ya tentu kami tidak bisa mengkonfirmasi, apalagi dalam hal ini belum ada pemberitahuan secara resmi kepada PAN," ujar Eddy kepada wartawan, Senin (13/6/222).

PAN, menurut Eddy, menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo untuk menentukan siapa yang duduk di kursi pembantunya.

"Kami melihat bahwa hal ini merupakan kembali lagi hak prerogatif presiden, kedaulatan sepenuhnya untuk melakukan reshuffle itu ada di tangan presiden, sehingga kami dalam hal ini adalah pihak yang tentu menghormati hak prerogatif tersebut," kata dia.

Terkait kabar dirinya akan diutus PAN menjadi menteri apabila ada jatah dari Jokowi, Eddy mengaku enggan berandai-andai. Ia menyebut kewenangan menunjuk kader PAN sebagai menteri berada di tangan Ketua Umum Zulkifli Hasan

"Sekali lagi kalau bicara soal penempatan kader PAN, di kabinet atau di mana pun, ada di ketum, bukan di sekjen," pungkasnya.