Polisi Ungkap Khilafatul Muslimin Miliki 14.000 Pengikut di Indonesia

Menurut Ramadhan, sampai saat ini pasal yang disangkakan ke para tersangka adalah Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

"Perlu kami sampaikan bahwa asistensi dan monitoring juga dilakukan oleh Densus 88 untuk melakukan pendampingan Polda-Polda yang terjadi pelanggaran atau penindakan yang telah kami sebutkan tadi," kata Ahmad.

Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengaku prihatin lantaran banyak masyarakat tak tak mengetahui latar belakang Abdul Qadir Baraja yang kemudian bergabung dalam kelompok Khilafatul Islamiyah.

"Jadi Kita prihatin sekali masyarakat mungkin belum tahu, ya, atau terpengaruh oleh propaganda dari yang bersangkutan, dan orang-orangnya itu, ya. Rekam jejak orang yang mengajak ini kan yang memimpin, ini, kan sudah jelas sebenarnya," kata dia.

Polda Metro Jaya mengataakan, terdapat 30 sekolah di Indonesia terafiliasi ajaran Khilafatul Muslimin. Menanggapi hal tersebut, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Waryono menegaskan bahwa Pesantren Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kementerian Agama.

“Pesantren Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kemenag dan tidak memiliki Nomor Statistik Pesantren atau Lembaga Keagamaan Islam,” kata Waryono dalam keterangan tertulis diterima, Rabu (54/6/2022).

Menurut dia, berdasarkan hasil pengawasan Kanwil Kemenag Lampung, Khilafatul Muslimin merupakan ormas, bukan satuan lembaga pendidikan. Karena itu, jika ada indikasi Khilafatul Muslimin mengelola lembaga pendidikan, dipastikan bahwa sampai saat ini tidak ada pengajuan izin operasionalnya, baik di tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag Provinsi, maupun Pusat.

“Pesantren yang terdaftar di Kemenag telah melewati serangkaian verifikasi yang ketat, mulai dari Kemenag Kab/Kota, Kanwil Provinsi hingga Pusat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren,” tutur Waryono.

Waryono menjelaskan, Pesantren juga harus memenuhi Arkanul Ma’had dan Ruuhul Ma’had sebagaimana diatur dalam PMA 30 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Selain itu, dirinya memastikan akan terus bersinergi dengan baik di pusat dan wilayah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pesantren yang terdaftar di kementeriannya.

"Kementerian Agama juga bersinergi dengan forum-forum pesantren, aparat pemerintah, dan masyarakat di seluruh daerah," dia menutup.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengungkap fakta baru, terkait organisasi masyarakat keagamaan bernama Khilafatul Muslimin. Menurut hasil investigasi penyidik, diketahui ada 30 sekolah yang terafiliasi kelompok yang diduga memiliki doktrin bertentangan dengan Pancasila.

“Ada 30 sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin dan penanggungjawabnya AS,” kata Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Senin 13 Juni 2022.

Zulpan lalu menjelaskan siapa sosok AS. Menurut hasil penyidikan, AS adalah seorang menteri pendidikan anggota organisasi tersebut. Dia pun sudah diamankan oleh polisi pada dini hari tadi di Mojokerto.

“Jadi total sudah ditangkap 6 orang, termasuk pimpinan tertingginya, ini hasil pemeriksaan pengembangan,” beber Zulpan.

Saat dikonfirmasi lebih dalam soal dimana saja 30 sekolah yang disebut terafiliasi Khilafatul Muslimin, Zulpan mengatakan hal itu belum dapat diungkap karena masih menjadi materi pemeriksaan yang butuh penggalian lebih jauh.

“Jadi 30 sekolah dimana belum bisa disampaikan, masih didalami penyidik,” tegas Zulpan.

Sebagai informasi, AS diketahui berusia 74 tahun. Selain itu, menurut investigasi penyidik, AS memiliki peran sebagai pendoktrin terkait ajaran daripada kelompok ini.

"Berperan bagian kewenangan doktrin-doktrin kaitannya dengan khilafah, dia sebagai menteri pendidikan," ucap Zulpan.

Hingga saat ini, total ada enam orang dari kelompok Khilafatul Muslimin yang sudah diamankan Polda Metro Jaya, mereka adalah Abdul Qadir Hasan Baraja (AQ), AA, IN, F, SW dan AS.

Selain itu, polisi juga sudah menyita sejumlah dokumen terkait uang tunai senilai Rp2,4 miliar dalam penggeledahan yang dilaksanakan di Lampung beberapa waktu lalu.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka