Tahun Ini KPU Butuh Anggaran Rp 8,06 T untuk Kebutuhan Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat menjelaskan soal anggaran instansinya untuk tahun 2022.

Menurut rincian yang dihitung oleh Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik, Organisasi, Umum dan Rumah Tangga KPU, bahwa kebutuhan anggaran lembaga penyelenggara Pemilu pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 8,06 triliun.

"Anggaran Rp 8,06 T akan dialokasikan untuk KPU (Pusat): Rp 0,9 T, KPU Provinsi (34 Satuan Kerja/Satker) Rp 1,3 T dan KPU Kab/Kota (514 Satker) Rp 5,7 T," kata Yulianto dalam keterangan pers, Minggu (19/6/2022).

Yulianto menuturkan, sementara ini dana yang sudah teralokasi pada DIPA KPU Tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun. Artinya, KPU masih memiliki kekurangan sebesar Rp 5,6 triliun.

"Kekurangan anggaran KPU tersebut telah dibahas dalam berbagai RDP (rapat dengar pendapat) dan Konsinyering dengan Komisi 2 DPR RI, dan prinsipnya disetujui," ujarnya.

Yulianto menjelaskan, penyebab anggaran KPU belum sepenuhnya teralokasi dikarenakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu penetapan tahapan Pemilu (PKPU Tahapan).

Oleh karena itu, Yulianto optimistis setelah penetapan PKPU No 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 rampung, Kemenkeu akan membahas kekurangan anggaran tersebut.

Saat ini KPU juga tengah melakukan langkah untuk menambah anggaran melalui sejumlah cara. Pertama, permintaan anggaran tambahan TA 2022 kepada Menteri Keuangan berdasarkan persetujuan dari Komisi 2 dan Banggar DPR.

Kedua, apabila disetujui maka dilakukan pembahasan/penelaahan antara Setjen KPU dan Dirjen Anggaran (DJA) terhadap detail anggaran tambahan.

"Hasil penelaahan, akan dilakukan penambahan anggaran melalui anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) kepada DIPA KPU 2022," tutur dia.

Meski begitu, terkait waktu kapan dapat dilakukan penelaahan/pembahasan dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu (DJA), Yulianto memastikan semua tergantung persetujuan Menteri Keuangan untuk membahasnya.