DPR: Pemerintah Bekerja Keras Tangani PMK

Pedagang Mulai Karantina Hewan Kurban Dampak Virus PMK — Pekerja memberi pakan sapi kurban yang sedang menjalani karantina di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (15/6/2022) (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen, menilai pemerintah sudah bekerja keras menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak. Upaya pemerintah mencegah PMK meluas antara lain terlihat dari pengadaan vaksin.

"Pemerintah sudah bekerja keras untuk penanganan penyakit PMK. Masyarakat perlu berhati-hati dan konsultasi ke pakar kesehatan atau didampingi petugas dalam pemilihan hewan ternak. Memang seharusnya ada penyuluhan ringkas terkait teknis pemilihan hewan yang sehat melalui desa atau petugas kesehatan tingkat desa," kata Nabil dalam keterangannya.

Desa Penglipuran Jadi Model Revolusi Mental di Era Digital, Kemenko PMK Ingatkan Pentingnya Peran Generasi Muda

Menurut dia, peternak sebaiknya berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk pengawasan dan penguatan kualitas kesehatan hewan ternak, sehingga dalam waktu singkat ada perbaikan kualitas. Hewan ternak yang sudah terlanjur terkena wabah, perlu ditangani secara khusus, untuk mencegah penularan yang lebih massif.

"Jelas sekali pemerintah memprioritaskan untuk penanganan PMK ini, terutama terhadap peternak dan konsumen. Dari sisi penyiapan vaksin dan tenaga kesehatan untuk program vaksinasi, ini merupakan langkah penting dan semoga dalam waktu dekat segera terlihat hasil nyata," ujar Nabil.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo memantau langsung penyuntikan perdana vaksin PMK di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari 3 juta vaksin PMK, sebanyak 800 ribu dosis vaksin dari Perancis siap didistribusikan.

2 dari 3 halaman

Pengecekan

Nabil mengatakan, pemerintah harus melakukan langkah nyata terkait pengecekan hewan yang akan menjadi hewan kurban.

Menjelang Hari Raya Iduladha, ia mengusulkan ada satu tahap pengecekan melalui petugas kesehatan terkait untuk mengetahui mana hewan yang layak dikurban, mana yang tidak. Secara teknis, menurut dia, kebijakan itu bisa dilakukan di tingkat desa.

"Pihak pemerintah desa, bersama instansi terkait, perlu berkoordinasi dengan ormas semisal NU, Muhammadiyah dan yang lain, serta petugas kesehatan, untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik atas hewan kurban yang akan disembelih, hingga terbebas dari penyakit dan status kehalalan-nya jelas menurut hukum agama," katanya.

3 dari 3 halaman

Instruksi Jokowi

Saat membuka sidang kabinet, hari ini, Presiden Joko Widodo meminta para menteri sungguh-sungguh dalam menanggulangi PMK. Jokowi meminta penanganan PMK seperti pencegahan Covid-19. Jokowi mengatakan, cara-cara yang digunakan dalam penanggulangan pandemi juga bisa diterapkan untuk menangani PMK, seperti vaksinasi sampai.

"Cara itu bisa dilakukan untuk penyakit mulut dan kuku. Sudah ada contohnya dan cara-caranya, saya kira silakan segera dilaksanakan di lapangan," kata dia.

Kamis, 16 Juni, pemerintah berhasil mendatangkan 800.000 dosis vaksin PMK. Vaksin itu sudah didistribusikan ke berbagai daerah prioritas dan masyarakat bisa mendapatkan secara gratis.