Jawab Tantangan Global, Pegawai Kemenhan Harus Peka Kebijakan Strategis

Alutsista TNI — Pengunjung melihat kendaraan tank pada pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI di halaman Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (3/12/2019) (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Universitas Pertahanan, Victorio Litaay, berharap setiap pegawai Kementerian Pertahanan memiliki kepekaan terhadap kebijakan strategis yang berhubungan dengan tata kelola dan penyelenggaraan pertahanan negara.

Victorio mengatakan, dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), diperlukan aparatur yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan mendukung pembangunan serta cita-cita bangsa.

“Para aparatur negara harus mampu menjawab tantangan besar di berbagai bidang kehidupan, baik pada skala global, nasional, maupun lokal,” ucapnya seperti dilansir Antara.

Untuk itu, menurut dia, diperlukan birokrat-birokrat pemerintahan yang dinamis, adaptif, visioner, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia menambahkan tantangan dan tugas yang dihadapi Kemenhan akan beragam, terlebih dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis di tataran global, regional, dan nasional yang makin kompleks serta dinamis.

Oleh karena itu, pegawai Kemenhan harus terus berupaya mengembangkan kompetensi serta inovasi baru untuk menunjang optimalisasi tugas.

Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkapkan adanya kerugian negara hampir Rp 1 triliun dalam proyek satelit di Kementerian Pertahanan. Kerugian muncul karena saat buat perjanjian kontrak Kemenhan belum memiliki anggaran.

2 dari 2 halaman

SDM Berkualitas

Victorio melihat tenaga profesional di Indonesia yang bisa mengisi posisi-posisi tersebut, sangat mumpuni dari segi jumlah maupun kualitas.

Adapun SDM profesional tersebut bisa didatangkan dari TNI maupun sipil yang berkompeten dan memiliki latar belakang sesuai kebutuhan serta beban kerja.

Kendati demikian, posisi jabatan hendaknya tidak didominasi dari institusi dan kecabangan tertentu di TNI maupun sipil.

"Kebutuhan akan pemenuhan posisi jabatan dalam struktur organisasi di Kementerian Pertahanan dapat berasal dari berbagai institusi dan kecabangan TNI ataupun dari sipil yang berkompeten. Pasalnya, hal ini terkait pula dengan kompetensi dan inovasi pada peningkatan prestasi kerja serta pengabdiannya kepada bangsa dan negara melalui Kemenhan," ucap Victorio.