PKS Ogah Umumkan Bakal Capres-Cawapres Usai Rapimnas, Ini Alasannya

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah), Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kedua dari kiri), dan Ketua DPP PKS bidang Polhukam Almuzzammil Yusuf (paling kanan) — Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah) didampingi Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kedua dari kiri) dan Ketua DPP PKS bidang Polhukam Almuzzammil Yusuf (paling kanan) menyampaikan hasil Rapimnas PKS di Jakarta, Selasa (21/6/2022). (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah selesai melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Salah satu agenda Rapimnas PKS yakni membahas soal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) 2024.

Namun PKS masih menyembunyikan nama bakal Capres dan Cawapres yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Meski dalam Rapimnas telah terkumpul beberapa figur yang dinilai layak memimpin Indonesia ke depan.

"Nama-nama itu sementara belum kita ungkap ke publik," kata Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Almuzzammil Yusuf di Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022).

Almuzzammil menerangkan, PKS menampung masukan dan aspirasi dari kader seluruh provinsi yang hadir dalam Rapimnas terkait penjaringan bakal calon presiden dan wakil presiden.

Nama-nama yang masuk bakal disetor ke Majelis Syuro untuk ditetapkan bakal Capres dan Cawapres yang akan diusung PKS pada Pilpres mendatang.

Namun, Almuzzammil ogah menyebut satu per satu nama tokoh hasil penjaringan kader. Dia hanya menyebut tokoh-tokoh yang diusulkan pastinya memiliki rekam jejak yang baik.

"Saya kira sudah terekam oleh teman-teman di publik, sudah terekam saat milad," ujar dia.

Di sisi lain, Almuzzammil menerangkan, PKS juga tengah mengupayakan dialog dengan partai politik lain demi memenuhi minimum presidential treshold (PT) sebesar 20 persen. Dalam waktu dekat, PKS berencana bertemu dengan Partai NasDem.

"PKS akan mendahulukan dialog dari hati ke hati dengan pimpinan partai termasuk besok kita akan bertemu dengan NasDem," ujar dia.

Menurut Almuzzammil, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi salah satu fokus PKS. Karena itu, PKS siap bersikap negarawan dengan berbagai mitra koalisi guna mendapatkan jumlah kursi 20 persen.

"PKS umumkan nama-nama tidak mungkin nama-nama itu akan terealisasi kalau tidak disepakati dengan minimal dua partai lainnya dalam koalisi. Nah di situlah sikap negarawan yang sama untuk memilih pemimpin terbaik yang memungkinkan kita untuk meraih kemenangan 2024," tandas dia.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menghadiri acara puncak Milad PKS ke-20, Minggu (29/05/2022). Dalam acara yang berlangsung di Istora Senayan ini, ada momen menarik kala orang nomor satu di Jakarta itu hadir.

2 dari 3 halaman

Presiden PKS Beri Sinyal Koalisi dengan NasDem

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengucapkan selamat atas terselenggaranya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang menghasilkan tiga bakal calon presiden (Capres) 2024.

"Saya Ahmad Syaikhu Presiden Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Rapat Kerja Nasional Partai NasDem. PKS apresiasi mekanisme internal Partai NasDem yang telah menjaring nama-nama Capres yang berkembang di internal Partai NasDem," kata Syaikhu dalam keterangannya, Senin (20/6/2022).

Syaikhu memandang positif NasDem membuka pintu peluang bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi kepala negara, sekalipun bukan kader partai.

"Kami memandang hal yang positif bahwa NasDem membuka peluang munculnya putra-putra terbaik bangsa untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, baik dari internal partai maupun dari luar partai," ucap dia.

Syaikhu menyebut, terbukanya peluang para putra-putri bangsa meski berada di luar NasDem adalah wujud dari proses sebuah demokrasi.

"Ini menjadi satu hal yang menggembirakan bagi perjalanan demokrasi nasional, PKS menyambut baik apa yang dilakukan oleh Partai NasDem," tuturnya.

PKS pun membuka peluang bekerja sama dengan NasDem untuk membangun Indonesia. "Semoga kita bisa berkolaborasi dalam merestorasi Indonesia demi terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat," kata Syaikhu menandaskan.

3 dari 3 halaman

Presiden PKS Akan Bertemu Surya Paloh

Ketum PKS Sohibul Iman Temui Surya Paloh — Ketum Partai Nasdem Surya Paloh terima kunjungan Presiden PKS Sohibul Iman bersama jajaran di DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Sohibul mengatakan, kunjungan kali ini sebagai bentuk kunjungan balasan yang pernah dilakukan Paloh dan jajaran Nasdem akhir Oktober 2019. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi intens dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Komunikasi semakin intens usai NasDem mengumumkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang memutuskan tiga nama bakal calon presiden (Capres) untuk diusung di Pemilhan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Sohibul mengatakan, tindak lanjut komunikasi tersebut adalah pertemuan antara Presiden PKS Ahmad Syaikhu dengan Ketum Partai NasDem Surya Paloh pada Rabu (22/6/2022) mendatang.

“Nanti disambut oleh Pak Surya Paloh pada hari Rabu siang,” kata Sohibul Iman usai Rapimnas PKS, Senin (20/6/2022).

Sohibul menyebut, pertemuan Rabu nanti baru sebatas penjajakan koalisi. Artinya belum final mengarah pada kesepakatan koalisi.

“Pembicaraan kita di hari Rabu itu tentu tidak akan langsung kita cespleng berkoalisi, karena saya katakan PKS itu penentuan koalisi dengan siapa dan mengusung siapa itu adalah Majelis Syura. Karena itu ini adalah proses komunikasi politik untuk bisa menyamakan semacam check sound, menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi gitu,” kata mantan Presiden PKS ini.

Selain itu, Sohibul membenarkan bahwa mayoritas pemilih PKS mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Diketahui, Anies adalah satu dari tiga bakal capres hasil Rakernas NasDem.

Apabila nanti Majelis Syuro mengusulkan Anies Baswedan sebagai capres, Sohibul menyatakan Gubernur DKI Jakarta itu tak wajib masuk PKS.

“Enggak masuk PKS enggak masalah. Jadi sekaligus kita ingin memberikan politik kepada masyarakat. Kan banyak yang berpersepsi karena pencapresan itu harus lewat parpol seolah-olah dia harus jadi kader parpol, tidak demikian. Ketentuan UUD itu memang mekanismenya harus lewat parpol, tapi bisa bukan orang parpol, bisa juga dia tidak harus jadi kader parpol,” pungkasnya.