Jokowi Minta Kementerian dan Lembaga Tindaklanjuti 6 Catatan BPK Terkait Opini WTP 2021

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk bisa segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab menurut Jokowi, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun 2021 yang diberikan BPK terhadap pemerintah pusat bukanlah tujuan akhir dari keinginannya.

"WTP bukanlah tujuan akhir, tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknyanya, mengelola dan memanfaatkan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya. Segera tindak lanjuti rekomendasi BPK,” tegas Jokowi, di Istana Bogor seperti dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (23/6/2022).

Selanjutnya, Jokowi berterima kasih dan meminta BPK untuk terus melakukan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan negara agar penggunaanya bisa berjalan transparan dan akuntabel.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang selalu memberi masukan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan negara oleh BPK, kita bekerja bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, efektif dan terpercaya,” tutur Jokowi.

Sebagai informasi, terhadap BPK memberikan enam catatan kepada pemerintah yang harus ditindak lanjut saat memberikan predikat WTP tahun 2021 kepada pemerintah. Namun BPK memastikan enam catatan ini tidak memengaruhi predikat WTP yang diberikan BPK hari ini.

“Secara keseluruhan pengecualian pada Lembaga Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP tahun 2021,” kata Ketua BPK Isma Yatun dalam kesempatan yang sama.