Kepala Bakamla Paparkan soal Konsep Pengamanan di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara di Rakor KSP

Liputan6.com, Jakarta Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia memaparkan soal konsep mengelola keamanan wilayah perbatasan laut di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara di rapat koordinasi Kantor Staf Presiden (KSP).

Dia menjelaskan situasi umum keamanan laut di Indonesia khususnya di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara.

Top 3 News: Gedung Bakamla RI Kebakaran, Api Meluas di Bagian Atap
3 Pernyataan Bakamla Terkait Kebakaran Gedung Bakamla RI, Kantor Yayasan Bung Karno Ikut Terdampak
4 Fakta Terkait Kebakaran Gedung Bakamla RI, Sudah Padam dan Tak Ada Korban Jiwa

Dia juga memaparkan tentang tata kelola keamanan laut saat ini termasuk upaya penataannya melalui PP No 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di perairan dan yurisdiksi nasional Indonesia.

Tidak itu saja, jenderal TNI AL berbintang tiga ini juga menyampaikan rekomendasi pendekatan pengelolaan di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara.

"Perlu adanya patroli bersama di wilayah perbatasan, yang didukung dengan sistem informasi terintegrasi agar optimal" jelas Aan Kurnia, seperti yang dikutip Liputan6.com dalam siaran tertulis Bakamla, Minggu (26/6/2022).

"Jadi, di wilayah perbatasan laut khususnya, perlu ada tiga pendekatan strategi yaitu kehadiran simbol negara atau aparat penegak hukum, kehadiran pelaku ekonomi baik nelayan, migas dan akademisi, serta kehadiran diplomasi," pungkas Aan.

Bakamla Melis video penangkapan kapal ikan vietnam yang melangga batas laut penangkapan ikan. Dalam penangkapan sempat melepaskan tembakan peringatan karena kapal vietnam tidak kooperatif

2 dari 2 halaman

Soal Rakor KSP

Rakor yang bertajuk Refocusing Strategi Pengelolaan Program Prioritas Presiden dan Isu Strategis Nasional Tahun 2022 itu dibuka oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Salah satunya membahas tentang pengelolaan keamanan di kawasan Selat Malaka dan Laut Natuna Utara.

Tidak hanya Bakamla RI, KSP juga mengundang Pangkogabwilhan dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) serta Kemenkopolhukam sebagai narsum.