Dukung Aturan Beli Solar dan Pertalite, DPR Ingatkan Solusi Bagi yang Tak Punya Ponsel

Selain keadilan distributif, pemberlakuan sistem ini juga akan mampu menekan penyimpangan BBM subsidi di lapangan. Sehingga dapat ditekan merembesnya BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, perkebunan dan penyeludupan.

"Hal mana banyak terjadi di seluruh Indonesia dan terutama di daerah pedalaman, perbatasan, daerah pertambangan dan perkebunan serta daerah industrial," katanya.

Masalahnya, lanjut Deddy, memang ada masyarakat yang tidak memiliki akses pada sistem tersebut, seperti pada kelompok miskin yang tidak punya smartphone, hingga yang di daerah pedalaman. Menurutnya, hal itu bisa dipecahkan dengan Pertamina membuat kartu semacam e-toll atau e-money.

Kartu tersebut bisa digunakan di SPBU atau penyalur BBM untuk membeli BBM bersubsidi dengan quota yang telah ditentukan.

"Datanya bisa diambil dari Kemensos atau Pemerintah Daerah dan melalui proses penyaringan dan verifikasi oleh Kementerian ESDM," ujar Deddy.

Agar proses itu dapat berjalan dengan baik, lanjutnya, maka hal fundamental yang diperhatikan adalah sumber data yang valid dan terverifikasi. Tidak ketinggalan penetapan penerima BBM bersubsidi yang realistis dan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah.

Kemudian, faktor yang juga sangat menentukan adalah sosialisasi dan edukasi secara masif sebelum program tersebut dijalankan. Termasuk perlunya masa uji coba dan pelaksanaan bertahap agar masyarakat bisa memproses perubahan kebijakan BBM bersubsidi itu

Deddy kembali mengingatkan, pihaknya sangat mendukung program beli solar dan pertalite itu agar tekanan terhadap keuangan negara berkurang, sehingga pemerintah memiliki keleluasaan.

"Khususnya di ruang fiskal yang lebih lebar, untuk melakukan program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat berpenghasikan kecil, yang memiliki kebutuhan spesifik, baik untuk dapat hidup layak maupun untuk usaha atau kegiatan bersifat produktif," Deddy menandaskan.