KPK Akan Beri Pembekalan Antikorupsi ke Partai Hanura

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu. Hari ini, Kamis (30/6/2022) KPK akan memberikan pembekalan antikorupsi kepada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

"Sesuai jadwal pagi pukul 09.00 WIB bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK akan diselenggarakan kegiatan pembekalan antikorupsi bagi pengurus Partai Hanura," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, Kamis (30/6/2022).

Ipi mengatakan, dijadwalkan Ketua Umum (Ketum) Hanura Oesman Sapta Odang hadir secara langsung untuk mendengarkan paparan dari KPK. Selain Oesman Sapta, jajaran Hanura lainnya juga turut hadir.

"Konfirmasi yang kami terima kegiatan akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang beserta 54 pengurus partai. Selebihnya para pengurus DPD, DPW dan DPC akan mengikuti kegiatan pembekalan secara daring," kata dia.

Ipi menyebut, pembekalan antikorupsi terhadap Oesman Sapta dan Hanura akan dipimpin Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Menurut Ipi, Alex akan didampingi jajaran Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

"Di antaranya Penguatan Integritas, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi yang akan disampaikan oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK," kata dia.

Ipi mengatakan, selain mendengarkan paparan soal antikorupsi, Oesman Sapta juga juga akan menandatangani Deklarasi Bersama Integritas Partai Politik. Deklarasi ini merupakan komitmen partai untuk menginternalisasi dan membangun integritas internal partai.

"Antara lain dalam hal menolak money politic, benturan kepentingan, suap, pemerasan, gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya, kesediaan sebagai role model dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kesediaan untuk meningkatkan pengetahuan antikorupsi, pengembangan politik cerdas berintegritas melalui pembelajaran antikorupsi yang difasilitasi oleh Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, dan terlibat secara aktif dalam gerakan antikorupsi di lingkungan partai politik," kata Ipi.