Kata Bupati Kepulauan Seribu Soal Temuan Helipad Ilegal di Pulau Panjang

Liputan6.com, Jakarta - Bupati Kepulauan Seribu Junaedi merespons terkait dugaan helipad ilegal di Pulau Panjang. Ia mengatakan bahwa helipad itu dibangun hanya untuk destinasi wisata.

Diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melakukan sidak ke Pulau Panjang, dan menemukan adanya helipad ilegal yang dibangun pada Kamis (30/6/2022).

"Bukan ilegal itu. Jadi gini, itu dulu rencana akan dibangun helipad itu tahun 2005 kalau enggak salah. Sebenarnya kami di sana membangun suatu destinasi wisata," kata Junaedi, kepada wartawan, Kamis (30/6/2022).

"Karena Pulau Seribu itu sebagai wisata destinasi, tujuan wisata. Kalau enggak dipercantik siapa yang mau datang. Itu kalau aset, aset-aset Pemda," sambungnya.

Lebih lanjut, Junaedi menjelaskan, pembangunan helipad dilakukan pada masa pemerintahan Bupati Rachmat Andit, yang bertepatan dengan proyek bandara atau landasan pacu di Pulau Panjang.

Menurutnya, pembangunan itu awalnya memang tidak fokus ditujukan untuk helipad. Sebab, helipad tersebut hanya dibangun untuk menarik wisatawan. Dan pihaknya saat ini hanya sekadar merenovasi helipad tersebut. Sehingga, terlihat baru.

"Helipad itu sebenarnya enggak fokus helipad, cuma dulu pernah akan dijadikan helipad. Sehingga, untuk menarik wisatawan kita cat. (Dibangun) dulu, tahun bupatinya Rachman Andit yang bermasalah. Itu bermasalah enggak boleh, karena bukan kewenangan bupati," ungkapnya.

Ia menegaskan pihaknya tidak melegalkan penggunaan helipad. Namun, beberapa terkadang sejumlah wisatawan masih ada yang berkunjung ke sana dan menggunakan helipad tersebut.