HEADLINE: Draft Final RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres 3,5 Tahun Bui, Pasal Karet?

Hal senada juga disampaikan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional, Julius Ibrani, mewakili Koalisi Masyarakat Sipil. Dia menyatakan bahwa penyusun draf RKUHP hanya memainkan diksi, namun poinnya tetap sama yakni mengekang kebebasan sipil.

"Ini eranya membuat undang-undang seperti puisi, jadi dia nggak ngomong langsung tapi maknanya kita tahu. Pertama dia bilang ini bukan penghinaan kok, tapi penyerangan terhadap harkat dan martabat. Kita lihat dari awal konsepnya udah salah, jadi mau ngeles dalam bentuk apapun udah salah," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (7/7/2022).

Dia menjelaskan bahwa harkat dan martabat itu kaitannya adalah personal atau pribadi. Sementara Presiden dan Wapres adalah lembaga negara. Sehingga, menurut dia, Presiden dan Wapres tidak memiliki harkat dan martabat, yang ada adalah tugas dan wewenang.

"Kedua, merendahkan atau merusak nama baik, ini jelas pribadi. Merendahkan itu maksudnya seperti apa? Kehormatannya yang tadinya tingginya 10 meter jadi 5 meter? Itu ukuran absurd juga," ucap Julius.

Lebih lanjut, PBHI Nasional juga menyoroti Pasal 218 ayat (2) yang menyatakan bahwa kritik demi kepentingan umum tidak termasuk dalam kategori tindak pidana penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wapres. Namun kritik yang diperbolehkan harus bersifat konstruktif dan memberikan solusi atau jalan keluar.

"Ini udah luar biasa kelirunya, seolah mengatakan 'udah lu kalau bukan lu yang ngerjain lu jangan ngoceh' intinya gitu. Kenapa? Karena solusi dan jalan keluar itu tugasnya si pejabatnya, bukan tugas masyarakatnya (yang memberi kritik)," ujar Julius.

"Jadi kan pemilihan kata-katanya saja. Diksinya berbeda, tapi maknanya sama kriminalisasi terhadap kebebasan sipil untuk mengkritik pejabat negara, itu poinnya," sambung dia.

Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bukan satu-satunya pasal karet yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat. Dalam catatan Koalisi Masyarakat Sipil, setidaknya masih ada 24 isu krusial di dalam draft RKUHP, antara lain soal kohabitasi, penyebaran kondom, pemidanaan terhadap living law atau hukum adat, hingga contempt of court.

"Contempt of court ini sangat menimbulkan ketidakpastian hukum setiap orang. (Misal) dalam persidangan itu harus bertutur kata sopan. Sopan itu apa aturannya? Saya bisa bilang Anda berbicara dengan saya tidak sopan, sementara Anda bilang sudah sopan. Ini kan perspektif subjektif yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan sampai sekarang pasal itu masih ada," kata Julius.

Karena itu, tidak menutup kemungkinan gelombang penolakan terhadap RKUHP kembali terjadi seperti pada 2019 lalu. Menurut dia, respons tersebut sangat wajar karena kebebasan sipil dan hak warga negara yang dijamin konstitusi justru didegradasi dengan RKUHP. 

"Karena ini menunjukkan supremasi kekuasaan atau supremasi penguasa. Kekuasaan ini dengan sendirinya akan menyerang masyarakat sipil. Mereka (rakyat) membayar pajak untuk kerja-kerja pemerintah yang menghasilkan sesuatu (produk hukum) yang malah hendak memenjarakan mereka. Ini lucu. Jadi sudah wajar masyarakat sipil di manapun marah berteriak dan kemudian menolak isi RKUHP," ucapnya.

Selain itu, Julius menilai bahwa penyusunan RKUHP ini masih jauh dari cita-cita para pendahulu yang ingin Indonesia memiliki KUHP produk bangsa sendiri, bukan warisan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda.

"Kalau yang sekarang (KUHP) katanya kan ini dari era kolonial, tapi draft (RKUHP) yang kemarin ini sih bukan dekolonialisasi, tapi 'demi' kolonisasi. Paling sederhana kita lihat, ini (RKUHP) wataknya kolonial, karena mengagung-agungkan kekuasaan dan penguasa memenjarakan rakyatnya," ujarnya.

"Jadi apakah ini produk dari anak bangsa? Tidak. Ini sama sekali bukan produk anak bangsa," kata Julius menandaskan.

Penantian akan lahirnya KUHP yang benar-benar hasil karya bangsa sendiri sudah berlangsung lama. Gagasan untuk melahirkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional yang segera disahkan lahir lebih setengah abad silam, yakni saat berlangsung Seminar Hukum Nasional I di Semarang.

Dalam seminar yang berlangsung pada 1963 tersebut muncul berbagai masukan untuk KUHP asli Indonesia. Antara lain, perlunya perluasan delik-delik kejahatan keamanan negara, ekonomi, juga kesusilaan.

Gagasan ini lahir karena selain KUHP yang ada merupakan produk pemerintahan kolonial yang sejumlah pasalnya tak bisa dilepaskan untuk kepentingan pemerintahan jajahan, juga lantaran perlu ada aturan dan rumusan baru bagi sejumlah delik pidana.

Sumber KUHP sendiri adalah hukum Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1918.

Pemerintah kemudian merespons hasil seminar dengan membentuk sebuah tim perumus. Setahun kemudian terbentuk tim perumus RKUHP yang diketuai pakar hukum Universitas Diponegoro Prof Soedarto. Tim beranggotakan sejumlah pakar hukum terkemuka Indonesia.

Mereka antara lain Prof Roeslan Saleh, Prof Moeljanto, Prof Satochid Kartanegara, Prof Oemar Seno Adji, dan J.E. Sahetapy.

Beberapa tahun kemudian anggota tim ditambah, antara lain dengan melibatkan Prof Mardjono Reksodiputro, Karlinah Soebroto, Andi Hamzah, Muladi, Barda Nawawi, dan Bagir Manan. Soedarto memimpin tim hingga ia wafat pada 1986 dan kemudian digantikan Roeslan Saleh.

Tim perumus RKUHP sepakat tidak membuat KUHP sama sekali dari nol. Tim melakukan rekodifikasi KUHP Hindia Belanda, menghilangkan Buku III dan membuat penjelasan setiap pasal. Soedarto juga meminta pandangan dua pakar hukum Belanda untuk memberi masukan RKUHP. Keduanya, yaitu Prof D Schaffmeister dan Prof N Keijzer dari Universitas Leiden.

Pada 1986 penyusunan Buku I yang berisi asas-asas dan penjelasan pasal-pasal selesai yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Buku II, yakni dengan memasukkan pasal yang dinilai tim masih relevan ke dalam buku II, yang mengatur tindak pidana berikut ancaman pidananya.

Saat Menteri Ismail Saleh menjadi Menteri Kehakiman ia meminta tim untuk segera menyelesaikan penyusunan RKUHP ini. Ismail dan Sunarjati Hartono -Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)- terus mengawal penyusunan RKUHP tersebut.

Akhirnya pada 1993 Ketua Tim, saat itu dipegang Mardjono Reksodiputro menyerahkan naskah lengkap RKUHP kepada Ismail Saleh di kantornya. Mardjono menjadi ketua tim sejak 1987 hingga 1993.

Ketika Ismail lengser dan digantikan Oetojo Oesman, peraktis tidak ada kemajuan dalam pembuatan RKUHP itu. Bisa disebut, hampir selama lima tahun RKUHP ini hanya tersimpan di Kementerian Kehakiman. RKUHP kemudian baru mengalami kemajuan lagi ketika Muladi menjadi Menteri Kehakiman.

Muladi sempat mengajukan RKUHP ini ke Sekretariat Negara. RKUHP ini juga pernah diberikan ke DPR. Baru pada 2013 DPR secara intensif melakukan pembahasan RKUHP. Benny K Harman dari Fraksi Demokrat memimpin Panitia Kerja pembahasan RKUHP.

Pada 5 Juni 2015 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Presiden berisi kesiapan pemerintah dalam membahas RKUHP. DPR dan pemerintah sepakat merampungkan pembahasan itu dalam tempo dua tahun yaitu sampai akhir 2017 yang akhirnya terlewati.

RKUHP nyaris bisa disahkan pada 2019, namun akhirnya ditunda karena banyaknya gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. DPR akhirnya menunda pembahasan.

Setelah hampir tiga tahun kemudian, pemerintah akhirnya menyerahkan draft revisi RKUHP kepada Komisi III DPR. Meski begitu, belum ada kepastian kapan RKUHP bakal dibawa ke paripurna.

Jika dihitung dari Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963 silam, maka pembahasan RKUHP sudah memakan waktu sekitar 59 tahun. Jika nanti disahkan, maka inilah RUU yang paling lama pembuatannya dalam sejarah bangsa Indonesia.