Soal Aliran Dana Pengurus ACT ke Al Qaeda, Polri: Kita Telusuri Sampai Cukup Bukti

Liputan6.com, Jakarta - Polri turut mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana pengurus Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga masuk ke pihak yang terafiliasi kelompok paramiliter jihad Al Qaeda.

"Masih porses ya. Ketika kita menemukan alat bukti dan memenuhi unsur dua alat bukti, akan kita proses. Kita masih belum menyimpulkan, tapi masih berproses. Yang diambil keterangan masih saudara A. Kita masih menelusuri, mengumpulkan bukti-bukti sampai mendapat dua alat bukti yang cukup," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).

Ahmad menegaskan, segala temuan PPATK tentu menjadi petunjuk dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang ada. Apabila nanti mengarah ke kesimpulan yang sama, maka perkara tersebut akan ditangani sesuai aturan yang berlaku.

"Sebagai petunjuk. Nanti apabila terjadi kesesuaian dengan alat-alat bukti, maka bisa dijadikan barang bukti. Kita tunggu saja, tentu kita transparan menyampaikan kepada publik," jelas dia.

Sebelumnya, Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait undangan klarifikasi atas kasus dugaan penyelewengan dana umat. Dia datang didampingi oleh tiga orang yang turut diduga bagian dari pengurus ACT.

"Iya klarifikasi saja," tutur Ahyudin di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).

Ahyudin belum bicara lebih jauh terkait kepentingan pemeriksaannya. Termasuk soal dugaan penyelewengan dana umat ataupun temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana ke kelompok terorisme.

Polisi juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Presiden ACT Ibnu Khajar. Hal itu dibenarkan Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan.

"Sesuai undangan Presiden ACT Ibnu Hadjar dan mantan Presiden ACT Ahyudin, namun kita sarankan untuk pihak ACT menyertakan bagian keuangan ACT dan bagian operasional," kata Whisnu.